- ANTARA FOTO/Zabur Karuru
VIVA.co.id - Langkah Pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menambah kapasitas listrik sebesar 35 ribu megawatt (MW) tidaklah main-main.
Salah satu terobosan yang dilakukan Jokowi, adalah membangun kembali sejumlah pembangkit listrik di Tanah Air.
Namun, program tersebut diragukan sejumlah pihak. Program itu, dinilai terlalu memaksakan.
Anggota Komite Kebijakan Publik Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Fadil Hasan, yang hadir dalam diskusi 100 hari Jokowi-JK bersama Populi Center dan SMART FM di Bilangan Menteng Jakarta Pusat, Sabtu 31 Januari 2015, menilai bahwa program pembangunan listrik itu akan sulit terealisasi.
Hal tersebut, karena program listrik 10 ribu MW yang telah dicanangkan Jusuf Kalla sejak 10 tahun lalu, hingga saat ini belum tercapai.
“10 ribu MW yang telah dipancangkan Pak JK sejak 10 tahun lalu saja tidak dicapai. Sekarang, mau tambah 3,5 lipatnya lagi,” ujar Fadil, di Gado Gado Boplo, Jalan Gereja Theresia, Menteng, Jakarta Pusat.
Menurut Fadil, untuk merealisasikan program tersebut pemerintah harus menyiapkan lahan yang cukup luas. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang sangat berat bagi pemerintah, lantaran sulitnya mendapat lahan luas di Pulau Jawa.
Seperti diketahui, JK dalam programnya berencana membangun 35 ribu MW. Program tersebut, bertujuan untuk menutupi kekurangan pasokan listrik.
Menurutnya, pembangunan listrik 35 ribu MW merupakan imbas dari pembangunan 10 ribu MW, sewaktu dia menjabat sebagai wakil presiden di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. (asp)
Baca juga:
Jokowi: Tax Amnesty Jadi Jawaban Merebut Dana Investasi
Deklasi harta atau aset 1.294 peserta dengan akumulasi Rp9,95 triliun.
