- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id - Komisi XI DPR RI menyepakati usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebesar Rp3,5 triliun. Diharapkan anggaran digunakan untuk meningkatkan pelayanan bagi 135 juta peserta BPJS selama 2015.
Ketua Komisi XI, Fadel Muhammad, Kamis 5 Februari 2015, menyatakan bahwa dengan disahkannya anggaran ini, masyarakat pemilik program Kartu Indonesia Sehat (KIS), yang diterbitkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat menggunakannya dengan maksimal.
"Dulu saya yang menolak-nolak program ini, sekarang saya sepakati. Pak Jokowi, silakan ini dibagikan," ujar Fadel di ruang rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta.
Selain itu, disepakati pula anggaran cadangan sebesar Rp1,54 triliun untuk Dewan Jaminan Sosial (DJS) guna menutupi kekurangan apabila suntikan anggaran ke BPJS melebihi pagu yang ditetapkan.
"Proses perubahan dana cadangan pembiayaan menjadi pembiayaan akan dibahas bersama Komisi XI DPR," kata Fadel.
Menanggapi keputusan itu, Menteri Keuangan RI Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa suntikan modal tersebut diperlukan untuk menutupi kemungkinan defisit dana jaminan sosial di BPJS pada tahun ini. Karena, berdasarkan evaluasi tahun lalu, anggaran yang disiapkan melebihi pagu yang ditetapkan akibat beberapa hal.
"Ada insurance efek, tahun pertama orang-orang yang dulu cuma pusing-pusing, cuma pake koyo, atau dipijet, sekarang langsung ke rumah sakit. Itu kan jadi biaya yang kemudian harus di klaim rumah sakit ke BPJS," kata Bambang.
Meskipun disuntik modal, BPJS harus tetap berupaya agar anggaran itu memberikan nilai tambah. Misalnya dengan perbaikan sistem dan mekanisme pelayanan yang diberikan.
Sehingga diharapkan anggaran cadangan tidak perlu digunakan. "Ya nanti yang Rp 1,5 triliunnya pakai dana cadangan kalau mereka (BPJS) tetap belum bisa mengatasi sisanya itu," kata Bambang.
Baca juga:
Pengembangan Organisasi di Masa Pandemi: BRI Jalankan BRIVolution 2.0
Manfaatkan momentum pandemi sebagai stimulus terjadinya pengembangan organisasi, BRI dorong implementasi BRIVolution 2.0
