Sumber :
- VIVAnews/Ahmad Rizaluddin
VIVA.co.id
- Menteri Perindustrian, Saleh Husin, menegaskan bahwa kerja sama perusahaan otomotif asal Malaysia, Proton Holdings dengan PT Adiperkasa Citra Lestari adalah murni kerja sama bisnis antarperusahaan swasta.
Apalagi, kata dia, meski nota kesepahaman itu sudah ditandatangani, belum tentu kerja sama itu akan benar-benar dilakukan.
"MoU untuk membuat feasibility studies
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Ironi Mobnas yang Selalu Berakhir Mengenaskan
Apalagi, kata dia, meski nota kesepahaman itu sudah ditandatangani, belum tentu kerja sama itu akan benar-benar dilakukan.
Baca Juga :
Proton Iriz Dipastikan Tak 'Mengaspal' Tahun Ini
"MoU untuk membuat feasibility studies
(studi kelayakan) enam bulan ke depan. Nanti dalam membuat studi kelayakan kami lihat layak atau tidak, kalau tidak layak stop," kata Saleh, di Kantor Presiden kemarin malam, Selasa 10 Februari 2015.
Tetapi, jika layak, kata Saleh, mereka akan melanjutkan dengan investasi. Beberapa langkah yang harus dilakukan ketika mereka akan berinvestasi di Indonesia adalah harus membuat izin investasi, kemudian harus menyiapkan sarana prasarana pendukung industri. Selanjutnya, ke Kementerian Perindustrian untuk membuat nomor identifikasi kendaraan bermotor.
Untuk itu, kata dia, dalam MoU itu sama sekali tak ada pelibatan pemerintah. "Apalagi, pakai dana APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) dan BUMN (badan usaha milik negara)," ujar dia.
Selain itu, kata dia, jika proton berinvestasi di Indonesia, mereka harus membuat pabrik di Indonesia dan mengguakan komponen lokal.
Dia menjelaskan, hal tersebut bukan hanya berlaku pada Proton, tetapi semua investasi yang masuk ke Indonesia.
"Kami berikan rangsangan melalui
tax holiday
,
tax allowance
. Tetapi, harus ada syarat yang dilalui, kami tidak pernah bedakan, atau perlakukan khusus sesuatu, semuanya sama," kata dia.
Lalu, kenapa Malaysia menyebut itu sebagai mobil nasional?
"Ya, namanya orang usaha
hehehe
," ujar Saleh.
Menurut Saleh, pemerintah hanya mendukung swasta berinvestasi di Indonesia.
"Sebab, kita berlomba untuk menarik investasi dengan negara lain seperti Vietnam, Thailand, Burma, dengan memberikan rangsangan-rangsangan. Kalau nggak, kami ketinggalan," ugkapnya. (asp)
Baca juga:
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
(studi kelayakan) enam bulan ke depan. Nanti dalam membuat studi kelayakan kami lihat layak atau tidak, kalau tidak layak stop," kata Saleh, di Kantor Presiden kemarin malam, Selasa 10 Februari 2015.
