Sumber :
VIVA.co.id -
Anggota Komisi XI DPR-RI Rudi Hartono Bangun mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar menerapkan reward and punishment
kepada wajib pajak (WP). Pemberian reward-punishment
ini diberlakukan untuk WP baik pribadi, badan usaha ataupun, maupun daerah.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Pulau Tax Haven, Untung Rugi Masih Dikaji
Menurutnya, daerah yang memberikan pemasukan pajak yang paling besar sebaiknya diberikan penghargaan dari negara, seperti penyumbang pajak besar di daerah Sumatera dan Kalimantan.
Namun hingga saat ini, tidak ada penghargaan dari pemerintah kepada daerah yang menyumbangkan pajak besar untuk negara. Setidaknya, penghargaan ini dapat digunakan untuk memperbaiki atau membangun sarana dan prasarana di daerah tersebut.
"Coba mungkin bisa dikoordinasikan kepada Bappenas. Mereka harus diberikan prioritas karena bayar pajak besar untuk pembangunan yang juga besar," ujarnya di Gedung DPR Jakarta, Kamis, 12 Februari 2015.
Rudi menambahkan, saat ini telah banyak aspirasi dari masyarakat daerah yang mengeluhkan tidak adanya perhatian pemerintah soal pembangunan sarana-prasarana. Dengan adanya pemberian
reward
ini, selain mereka bisa membangun sarana dan prasarana, ini juga akan membangun kompetisi antar daerah agar mereka giat membayar pajak.
"Jalan rusak, tapi uang mereka ditarik ke sini (pusat). Jadi jangan kejar-kejar wajib pajak di sana, tapi di sana penerangannya pun tidak ada, jalan pun rusak di sana. Mohon ini diperhatikan," tuturnya.
Baca juga:
Halaman Selanjutnya
Menurutnya, daerah yang memberikan pemasukan pajak yang paling besar sebaiknya diberikan penghargaan dari negara, seperti penyumbang pajak besar di daerah Sumatera dan Kalimantan.
