Menteri Agraria: Pemda Masih Lemah Urusi Legalisasi Aset

Ferry Mursyidan Baldan
Sumber :
  • VIVAnews/Anhar Rizki Affandi

VIVA.co.id - Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan sesuatu. Salah satu contohnya memberikan kemudahan dalam bentuk legalisasi aset.

Ini yang dilakukan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan yang memerintahkan jajaran Kantor Wilayah Jawa Barat (Kanwil Jabar) untuk membantu pemerintah daerah baik tingkatan provinsi maupun kota dan kabupaten.

Ferry menjelaskan, selama ini pemerintah daerah dinilai masih lemah dalam legalisasi aset. Sebagai contoh, adanya kantor pemerintah yang justru dimiliki oleh swasta atau yayasan.

"Bantu Pemda baik provinsi maupun kota dan kabupaten karena selama ini lemah dalam legalisasi aset. Di Sumedang misalnya, ada kantor pemerintah punya yayasan," ujar Ferry, Sabtu, 14 Februari 2015.

Guna mempercepat proses legalisasi, diperlukan adanya pengawasan dari Kanwil Jabar. "Ada 2-3 orang yang mendorong pelaksanaan ini. Legalisasi bisa bermasalah, kami ini sebelumnya memang abai soal itu," kata dia.

Infrastruktur lain yang diminta untuk diperhatikan dalam aspek legalisasi tanah adalah di sektor pendidikan.

Buronan BLBI Samadikun Ditangkap, PD Tagih Janji Jokowi

Mantan ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai NasDem ini menekankan kanal pondok pesantren, sekolah, harus segera dilakukan sertifikasinya.

Demikian pula untuk kawasan-kawasan hutan dan perkebunan, diharapkan Ferry dapat dipantau kegunaannya. Bila perpanjangan diberikan, namun lahan tak digunakan, Ferry meminta jajaran Kanwil Jabar untuk menghentikan perizinannya.

"Kalau memang tidak mampu menggarap, keluarkan saja dari hak menggarap. Itu sekaligus penegasan bahwa tanah itu harus bermanfaat," tutur mantan anggota Komisi II DPR RI ini. (art)

Baca juga:

Perubahan Iklim Ancam Triliunan Dolar Aset Keuangan Global
Bareskrim Polri geledah kantor Kementerian Keuangan

Mengoptimalkan Aset Negara

Aset pemerintah per 30 Juni 2016 mencapai Rp5.285 triliun.

img_title
VIVA.co.id
4 November 2016