Tiap Desa Harus Habiskan Rp4 Juta/ Hari

Ilustrasi uang rupiah
Sumber :
  • iStock
VIVA.co.id -
KPK Akan Buat Aplikasi untuk Awasi Dana Desa
Pengamat Populi Center, Nico Harjanto, berpendapat penambahan dana anggaran desa sebesar Rp20 triliun yang disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada Jumat kemarin, semestinya bisa dialihkan untuk menuntaskan kemiskinan di Indonesia.

Sambangi KPK, Menteri Desa Minta Bantu Awasi Dana Desa

"Dari dana Rp20 triliun, setiap desa akan dapat Rp1,4 miliar per tahun, artinya setiap desa harus menghabiskan Rp4 juta per hari. Dana ini sangat besar, ‎kalau Rp20 triliun dipakai untuk mengentaskan kemiskinan, maka akan selesai," ujarnya dalam diskusi Perspektif Indonesia di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu, 14 Februari 2015.
Perangkat Pemerintah di Bengkalis Atur Perampokan Dana Desa


Menurut Nico, angka kemiskinan di Indonesia ‎sangat tinggi. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 28 juta penduduk Indonesia masuk dalam kategori penduduk miskin. Jumlah ini berada di atas rata-rata angka kemiskinan.


Program desa dari pemerintahan Joko Widodo tersebut, kata Nico, akan terlihat bagus di atas kertas. Namun berpotensi gagal jika tidak dikelola dengan baik. Bahkan bisa memicu konflik secara horizontal maupun vertikal.


‎"Secara
on paper
akan terlihat bagus, namun jika tidak dikelola dengan baik justru akan menjadi sumber konflik. Bukan hanya horizontal, namun secara vertikal.‎ Sejumlah desa yang memiliki sumber daya alam melimpah kemungkinan akan mengeluh dan saling iri-irian dengan desa lain, sehingga memicu konflik ke pemerintah pusat," tuturnya.


Dengan demikian, menurutnya, penyelesaian masalah desa tidak akan tuntas hanya dengan pemberian dana-dana. "Ini tidak akan tuntas dengan anggaran, ini akan menjadi ajang konflik, uang yang masuk ke desa akan habis membangun infrastruktur pemerintah, sasaran untuk masyarakat marginal justru terabaikan," tandasnya.


Baca juga:


Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya