- ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
VIVA.co.id - Pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) rencananya akan dilaksanakan tahun ini di Timika, Papua. Dengan demikian, pemerintah Provinsi Papua akan mengundang investor asing, yakni perusahaan milik pemerintah Tiongkok untuk membangun pabrik pengolahan dan pemurnian logam tersebut.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Tim Teknis Pembangunan Smelter Provinsi Papua, Bangun Manurung, Selasa 17 Februari 2015.
"Freeport sama sekali tidak dilibatkan untuk rencana pembangunan smelter di Timika, tapi mengundang investor asing, tepatnya perusahaan negara milik pemerintah Tiongkok," ujar Bangun.
Namun, dia melanjutkan, PT Freeport Indonesia yang merupakan perusahaan tambang terbesar di dunia yang beroperasi di Timika itu, harus lebih dulu bersedia menandatangani kesepakatan untuk bersedia menyuplai hasil tambangnya kepada smelter yang akan dibangun nanti.
"Freeport harus tanda tangani MoU dulu, jika smelter sudah dibangun, hasil tambangnya akan disuplai ke sana," ungkapnya.
Penandatanganan kesepakatan itu, akan dilaksanakan dalam waktu dekat. "Mudah-mudahan bulan Mei 2015, MoU sudah ditandatangani agar investor bisa melaksanakan pembangunan smelter tahun ini," tuturnya.
Smelter akan dibangun di Pelabuhan Pomako, Timika sekaligus dengan pembangkit tenaga listrik dan tenaga uap. "Sesuai kesepakatan dengan Menteri ESDM, smelter dibangun di Pelabuhan Pomako Timika karena lokasinya sudah memiliki rencana tata ruang, Amdal, pabrik pengepakan semen serta mobilisasi yang sangat tinggi," ujarnya.
Untuk membangun smelter tanpa penunjang lain, seperti listrik, dibutuhkan biaya sekitar US$1 milliar. "Kalau dirupiahkan sekitar Rp12 triliun lebih. Itu baru pabrik pengolahan saja, belum penunjang lainnya," tuturnya.
Jika tahun ini rencana pembangunannya sudah dimulai, pada 2019 sudah bisa beroperasi. "Estimasi waktu pembangunannya empat tahun dan itu sudah bisa beroperasi," kata Bangun Manurung yang juga menjabat sebagai kepala Dinas ESDM Provinsi Papua.
Sebelumnya, PT Freeport enggan membangun smelter di Papua. Perusahaan tambang asal Amerika itu hanya ingin membangunnya di Gresik.
Namun, karena pemerintah Papua terus mendesak Freeport dan pemerintah pusat, akhirnya rencana pembangun smelter di Papua segera terwujud, dengan mengundang investor lain dan bukan Freeport.
Bangun Manurung menambahkan, pemerintah Provinsi Papua akan memberikan dukungan penuh kepada investor yang akan membangun smelter. "Kesiapan pemerintah bukan hanya sebatas lahan, tapi juga membuat peraturan daerah (perda), serta pengurusan izin tanpa birokrasi yang bertele-tele," ujarnya.
Baca juga:
Papua Bangun Kompleks Olahraga Mewah untuk PON 2020
Pembangunan Mimika Sports Complex dibantu oleh PT Freeport Indonesia.
