- ANTARA FOTO/Dedhez Anggara
VIVA.co.id - Bank Dunia mengatakan bahwa penerapan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah sebuah langkah maju yang penting dalam memerangi kemiskinan dan mengurangi kerentanan kemiskinan. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah terkait kesehatan.
Adapun hal tersebut, antara lain fasilitas kesehatan dan akses untuk mendapatkannya. Selain itu, ketersediaan tenaga ahli dalam bidang kesehatan yang dinilai masih minim.
Kepala Tim Bank Dunia yang menangani masalah isu kesejahteraan sosial di , Cristobal Ridao Cano mengatakan bahwa negara ini memerlukan pelayanan kesehatan yang memadai.
"Fasilitas kesehatan belum dilengkapi pelayanan dasar secara baik terutama di Indonesia Timur, misalnya imunisasi rutin bayi, pemeriksaan kehamilan dan pelayanan kebidanan," ungkap Cristobal di Kantor Bank Dunia, Jakarta, Rabu, 18 Februari 2015.
Selain itu, lanjutnya, akses kesehatan memang sudah meningkat tetapi tetap menjadi tantangan serius di beberapa daerah khususnya Indonesia bagian timur. "Di Indonesia Timur banyak warga yang pergi lebih dari 20 kilometer bahkan di atas 30 kilometer untuk akses kesehatan terdekat," jelasnya.
Menurut dia, fasilitas puskesmas tidak memiliki sarana pelayanan dasar, seperti perawatan kehamilan dan imunisasi anak. "Oxytocin juga tidak tersedia, lalu lebih dari 20 persen puskesmas di Papua, Papua Barat dan Maluku tidak punya vaksinasi yang baik, apakah itu DPT, Polio dan BCG," terangnya.
Dia pun menegaskan, tenaga profesional di bidang kesehatan memang sudah diperkuat tetapi kebanyakan hanya berada di Pulau Jawa. Dan berdasarkan penemuannya, kebanyakan pekerja kesehatan yang di daerah tidak mempunyai keterampilan yang memadai.
"Tenaga profesional sudah diperkuat tapi kurangnya keterampilan menjadi masalah," ucapnya.
Akibat dari pelayanan yang kurang memadai tersebut, berdasarkan hasil penemuannya maka didapat angka kematian Ibu melahirkan tetap tinggi. Kemudian, sebanyak 37 persen balita bertubuh kecil masih ditemukan dan ini sama sekali tidak ada perubahan.
"Kematian Ibu melahirkan dan angka malnutrisi pada anak yang cukup tinggi ini relatif terhadap tingkat pendapatan di Indonesia," ujarnya.
Oleh karena itu, dia dengan UHC (Universal Health-Care Coverage) ingin mengajak pemerintah Indonesia melakukan sosialisasi kampanye kesehatan publik, juga kampanye tidak merokok agar semua penduduk terlindungi.
"Perlu sosialisasi agar masyarakat berkontribusi. Dengan fasilitas kesehatan yang lengkap maka tingkat kematian akan turun, " kata dia.
Baca juga:
Risma: Jerman Sumbang Rp1,5 Triliun untuk Bangun Trem
Sisanya, akan minta anggaran dari APBN.
