Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id -
Bank Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri melanjutkan penandatanganan kerja sama tentang pemanfaatan nomor induk kependudukan (NIK), data kependudukan, dan KTP Elektronik, di Jakarta, Senin 23 Februari 2015.
Penandatanganan kerja sama ini merupakan tindak lanjut kesepakatan antara mendagri dan gubernur BI pada 6 Mei 2013. Ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi data base perbankan dan meningkatkan kemudahan perbankan dalam mengenali nasabah atau calon nasabah baru (
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Buka Rekening di Bank Kini Harus Pakai e-KTP
Penandatanganan kerja sama ini merupakan tindak lanjut kesepakatan antara mendagri dan gubernur BI pada 6 Mei 2013. Ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi data base perbankan dan meningkatkan kemudahan perbankan dalam mengenali nasabah atau calon nasabah baru (
unbanked people
).
Data base
BI yang akan diterbitkan ini disebut dengan
Financial Identity Number
(FIN).
Deputi Gubernur BI, Halim Alamsyah, mengatakan, dengan penggabungan NIK dengan data perbankan ini, penyaluran kredit dapat terlaksana lebih mudah dan cepat. Selain itu, biaya proses identifikasi calon nasabah lebih murah, dan mengurangi potensi kejahatan (
fraud
) dalam transaksi keuangan.
"BI juga bisa lebih mudah mengenali nasabah perbankan dan nantinya memiliki detail kelayakan seseorang untuk diberikan kredit bahkan tanpa agunan," ujar Halim.
Selama ini, dia melanjutkan, data dan informasi dihimpun berasal dari berbagai sumber seperti pasar modal, data importir, dan lainnya. Dengan adanya kerja sama ini diharapkan akan ada keakuratan data yang lebih terpercaya.
"Dengan memanfaatkan digitalisasi dengan sidik jari, dalam bentuk
geometric
untuk menjamin keamanan
data base
, saya yakin akan dapat menjadi data yang akurat," ujarnya. (art)
Baca juga:
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
unbanked people
