- ANTARA/Septianda Perdana
VIVA.co.id - Wakil Presiden Jusuf Kalla, Selasa 24 Februari 2015, mengungkapkan bahwa minat masyarakat yang masih tinggi untuk menjadi pekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan kualifikasi ketrampilan rendah, sebenarnya dilatarbelakangi oleh kenyataan di hampir seluruh daerah memang pekerjaan di sektor pertanian mulai ditinggalkan. Dengan kata lain, RI terancam defisit petani.
Ia menjelaskan, di daerah saat ini satu keluarga petani rata-rata hanya menggarap lahan sebesar 3.000 meter persegi.
Menurut dia, jika satu keluarga petani beranggotan lima orang, rata-rata hanya dua orang anggota keluarga yang menjadi petani. Sementara itu, tiga lainnya bekerja di sektor diluar pertanian.
Penghasilan yang dihasilkan dari menggarap sawah seluas itu rata-rata Rp12 juta per enam bulan. Artinya, jika dibagi dua setiap bulan penghasilan yang didapatkan sebesar Rp1 juta per bulan.
"Maka itu terpaksa mereka kerja di manapun walaupun sulit. Kalau kerja di industri, walaupun dengan UMR Rp2 juta, dua orang kerja dapat Rp4 juta per bulan," ujar Kalla di kantor Badan Koordiansi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta.
Indonesia, ia melanjutkan, kini sangat membutuhkan investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. selain untuk mendukung permodalan industri dalam negeri, transfer teknologi untuk meningkatkan kualitas pekerja Indonesia juga diperlukan.
"Sekarang kita kekurangan modal, teknologi, dan skill," kata Kalla.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, Senin 16 Februari 2015, menyatakan bahwa Indonesia akan berhenti mengekspor pembantu rumah tangga (PRT) sebagai tenaga kerja di luar negeri.
"Tahun 2017, kami siapkan zero PRT," ujar Hanif di Jakarta.
Langkah ini, ia melanjutkan, merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Joko Widodo yang melarang pengiriman PRT ke luar negeri demi menaikkan harkat dan martabat bangsa Indonesia dalam hubungan internasional.
"Sebelumnya, kami sudah membuat road map zero PRT di 2017. Jadi, kami hanya akan mengirimkan tenaga kerja profesional," kata Hanif.
Baca juga:
Cerita TKI Hong Kong Kena COVID-19 Ditelantarkan Majikan
Koalisi organisasi pekerja migran di Hong Kong mengatakan para pekerja rumah tangga "ditelantarkan" di tengah pandemi gelombang kelima.
