- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan membutuhkan dana ratusan triliun rupiah untuk membangun pembangunan kereta api di seluruh Indonesia, termasuk di luar Jawa, pada tahun 2015-2019.
"Kami sudah melakukan evaluasi. Untuk kebutuhan Ditjen Perkeretaapian selama lima tahun ke depan, kurang lebih Rp234 triliun. Sebagian besar untuk membangun jalur kereta di luar Pulau Jawa," kata Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Hermanto Dwiatmoko, dalam konferensi pers "Pembangunan Perkeretapian di Luar Pulau Jawa" di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin 9 Maret 2015.
Menurut data Kementerian Perhubungan, kebutuhan pembiayaan program perkeretaapian tahun 2015-2019 mencapai Rp234,33 triliun.
Dana itu terdiri atas kegiatan pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas kebutuhan kereta api sebesar Rp228,67 triliun, kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana perkeretaapian sebesar Rp3,21 triliun.
Selain itu, kegiatan pembangunan dan pengelolaan keselamatan perkeretaapian sebesar Rp921,98 miliar, kegiatan pembangunan dan pengelolaan lalu lintas dan angkutan kereta api sebesar Rp844,68 miliar, serta dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya sebesar Rp672,31 miliar.
Hermanto menuturkan, program pembangunan kereta di luar Jawa yang dimaksud adalah pembangunan jalur kereta api baru Bireun-Lhokseumawe-Langsa-Besitang di Sumatera, pembangunan baru Manado-Bitung, pembangunan KA khusus jalur Muara Wahau-Muara Bengalon, dan pembangunan jalur kereta api baru jalur Tanjung-Paringin-Barabai-Rantau-Martapura-Banjarmasin.
"Contohnya di Sumatera, rel kereta yang menghubungkan Rantau Prapat di Sumatera Utara-Kertapati. Lalu, rel antara Kalimantan Barat-Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan-Sulawesi Utara, dan pembangunan rel jalur KA di Papua Barat," kata dia.
Lalu, bagaimana dananya? Hermanto pun mengusulkan dananya berasal dari negara, yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dalam proyek tersebut, pihak swasta pun tidak terlibat.
"Dananya kami usulkan dari APBN. Mungkin untuk Kalimantan dan Sumatera itu pakai swasta karena tidak menguntungkan. Kewajiban pemerintah untuk membangun itu," kata dia. (asp)
Baca juga:
Kembangkan Industri KA, Asosiasi Industri Penunjang Dibentuk
Saat ini, ada 50 industri penunjang kereta api.
