- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zainul Majdi, mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo menyetujui gagasan Pemerintah Provinsi untuk mengembangkan Selat Lombok sebagai tol laut atau jalur kapal-kapal besar yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan utama Indonesia.
Gubernur mengaku telah menyampaikan hal itu kepada Presiden dan Kepala Negara meminta ide itu dikonkretkan dalam bentuk perencanaan pembangunan yang matang. Presiden bahkan juga meminta Pemerintah Provinsi menyiapkan lahan dan mencari investor yang dipercaya untuk membiayai proyek itu.
“Sementara untuk masalah regulasi (peraturan atau payung hukum), bagi beliau (Presiden) itu gampang, tapi harus ada kejelasan dulu," kata Gubernur kepada wartawan di Mataram, Rabu, 11 Maret 2015.
Menurut Gubernur, Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara kini tengah menyosialisasikan rencana itu sekaligus mencari investor yang mumpuni dan dapat dipercaya.
Gubernur juga menjelaskan Selat Lombok dengan perairan laut dalam memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai tol laut. Dia bahkan terobsesi menjadikan Selat Lombok seperti Selat Malaka yang menjadi akses perhubungan global.
Sebagaimana Selat Malaka yang dikelola Singapura, kelak Selat Lombok bakal mendatangkan keuntungan besar bagi perekonomian NTB dan sekitarnya. “Kalau kita tidak membangun global hub (perhubungan global melalui Selat Lombok), maka kita rugi karena (Selat Lombok) hanya dilewati.”
Tol laut adalah konsep transportasi perairan laut untuk jalur kapal-kapal besar yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan utama Indonesia. Pembangunan tol laut berarti pembangunan pelbagai sarana transportasi laut, seperti pelabuhan, kapal, dan sistem logistik maritim yang berputar secara periodik dari satu pulau ke pulau lain di Indonesia.
Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan mengatakan bahwa pemerintah segera memulai pembangunan tol laut tapi transportasi perairan di kawasan timur Indonesia akan diperbaiki dulu.
Permasalahan di sana adalah transportasi antarpulau yang belum terjadwal dengan baik, terutama di daerah atau pulau kecil/terpencil. Itu menyebabkan transportasi perairan di kawasan timur Indonesia tak teratur. Salah satu akibatnya ada harga sejumlah komoditas sangat tinggi.
Baca juga:
(ren)
Sebagian Pelabuhan di Indonesia Akan Diswastanisasi
Kebijakan itu sedang digodok oleh Kementerian BUMN dan Perhubungan.
