- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian hari ini, Senin 16 Maret 2015, kembali mengumpulkan para menteri dalam Kabinet Kerja untuk rapat koordinasi (rakor) mematangkan paket kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rencananya empat poin dari delapan poin paket kebijakan tersebut akan diluncurkan hari ini.
Ditemui sebelum rapat, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya menyebut bahwa akan ada banyak pembahasan dalam rakor yang diadakan di kantor Kemenko bidang Perekonomian. Salah satunya mengenai paket kebijakan ekonomi untuk meredam gejolak nilai tukar rupiah dan memperbaiki posisi current account deficit (CAD) atau neraca transaksi berjalan.
"Sebetulnya sih kalau undangannya kan banyak. Masalah perubahan-perubahan. Kalau bunyi undangannya sih begitu, macam-macam. Migas ada, penyatuan BUMN, kayak begitu," ujarnya di Gedung Kementerian Perekonomian Jakarta, Senin 16 Maret 2015.
Senada dengan Nurbaya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menegaskan bahwa rapat tersebut akan membahas mengenai paket kebijakan ekonomi Jokowi.
"Iya (paket kebijakan), bagian saya cuma biodiesel. Nantilah, rapatnya belum mulai kan," tuturnya.
Berdasarkan pantauan VIVA.co.id, hadir dalam rapat tersebut, antara lain Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdjianto dan Menteri Pariwisata Arief Yahya.
Adapun empat paket kebijakan yang akan dikeluarkan Jokowi hari ini, yaitu pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) pengenaan bea masuk anti dumping dan bea masuk pengamanan sementara (safeguard) untuk produk-produk impor yang terindikasi dumping.
Kedua, insentif pajak bagi perusahaan Indonesia yang produknya minimal 30 persen untuk pasar berorientasi ekspor. Adapun yang ketiga, pemberian bebas visa kepada empat negara, yaitu China, Korea, Jepang dan Rusia.
Dan keempat adalah meningkatkan komponen bahan bakar nabati (BBN) menjadi persen 15 persen pada tahap awal agar impor minyak dan bahan bakar minyak (BBM) bisa dikurangi.
Baca Juga:
Dolar Masih Lemah, Rupiah Melaju di Jalur Hijau
Program tax amnesty terus menjaga rupiah tetap di zona positif.
