- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id - Bank milik pemerintah tengah menjadi sorotan. Penyebabnya, banyak politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menduduki posisi jabatan penting, antara lain PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia Tbk.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Muliaman D. Hadad mengatakan bahwa belum ada satu pun dari perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut yang mengajukan untuk uji kelayakan dan kepatutan, atau fit and proper test.
"Belum, semuanya belum. Menyerahkan saja belum," ujarnya saat ditemui di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat 20 Maret 2015.
Padahal, katanya, mereka yang sekarang menjabat di perusahaan perbankan besar tersebut, harus lulus menjalani fit and proper test. Namun, pihaknya menyebut, tidak ada batas waktu penyerahan pengajuannya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Nurhaida, mengatakan semua sektor jasa keuangan yang berada di bawah OJK, baik direksi maupun komisaris harus menjalankan fit and proper test.
Menurut Nurhaida, meskipun sudah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), jika tidak lulus uji kelayakan dan kepatutan tersebut akan dinyatakan gugur.
"Untuk fit and proper, semua sudah ada timnya, prosedur dan persyaratan. Gugur tidaknya, tergantung fit and proper," tuturnya.
Selain itu, lanjutnya, mereka yang menduduki jajaran strategis di perusahaan BUMN harus mempunyai integritas, kompetensi dan dilihat dari rekam jejaknya.
"Melihatnya bukan siapa, tetapi individunya. Ada rekam jejak dan lalin-lain, itu dilihat. Tidak berdasarkan background, atau latar belakang. Tidak mengelompokkan seperti itu," tegasnya. (asp)
![vivamore="Baca Juga :"]
[/vivamore]
Sukseskan Tax Amnesty, OJK Perlonggar Syarat Modal Sekuritas
OJK akan beri rekomendasi pelonggaran syarat ke Kementerian Keuangan.
