Pungut Subsidi Biodiesel, Pemerintah Rombak Aturan BK CPO

Benih kemiri sunan (reutalis trisperma) untuk bahan baku biodiesel
Sumber :
  • Antara/ Aguk Sudarmojo
VIVA.co.id
BPS: Ekspor Impor Januari Turun
- Pemerintah akan merombak aturan pengenaan bea keluar (BK) minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO). Pengenaan BK ini tidak lagi menggunakan harga ambang batas atas (threshold) harga CPO. Pemerintah pun akan memungut dana dari pengekspor CPO untuk subsidi biodiesel.
Intip Harga CPO Bulan Depan

Pada Jumat 20 Maret 2015, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil, mengatakan bahwa pemerintah tidak memberlakukan BK ketika harga CPO di bawah harga US$750 dolar per ton. Pemerintah memungut dana pendukung (fund raising) pengembangan CPO sebesar US$30 per ton dan US$50 per ton untuk CPO kepada pengekspor. Kalau harga CPO di atas US$750 per ton, pemerintah akan tetap memungut fund raising dan BK.

“Nanti uangnya digunakan untuk subsidi, lalu replanting perkebunan rakyat, serta research and development," kata Sofyan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta. Mantan menteri BUMN ini pun menyebut besaran BK akan ditentukan.

Pemerintah menetapkan aturan ini mengingat aturan penggunaan biodiesel 15 persen akan diberlakukan pada April 2015. Pemerintah pun akan membuat akun khusus untuk pengelola pungutan tersebut. Sofyan mengatakan bahwa peraturan pemerintah tentang ketentuan ini akan berlaku pada minggu kedua April 2015.

Menurutnya, pengusaha tidak keberatan dengan adanya fund rising ini. Mengenai pihak yang akan mengelola dana pungutan tersebut, Sofyan mengatakan pemerintah akan membuat akun khusus. Peraturan tentang stabilisasi harga biodisel ini rencananya akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, yang akan keluar pada pekan kedua April 2015.

"Paling lambat minggu kedua April 2015," kata dia.

Sementara itu, pihak pengusaha biodiesel tak keberatan dengan aturan ini. Yang jelas mereka mengharapkan aturannya berlaku lancar.

"Kami menyerahkan kepada pemerintah. Kami sepakat opsi mana pun. Yang paling penting lancar dan bisa berjalan," kata Ketua Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia, Paulus Tjakrawan, di tempat yang sama.

Memang, aturan biodiesel 15 persen berpotensi memperbaiki harga CPO yang anjlok. Tapi, Paulus mengingatkan pemerintah terhadap saingan CPO, yaitu raped seed. Selain, itu infrastruktur pun perlu diperhatikan kalau pemerintah ingin menggenjot penggunaan biodiesel menjadi 20 persen.

"Target tahun depan B-20--biodiesel 20 persen--harus diperhatikan," kata dia. (one)

Harga Minyak Jatuh, Permintaan CPO dari Timteng Turun

![vivamore="Baca Juga :"]

[/vivamore]

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya