- Dokumentasi Kementerian Koordinator Kemaritiman
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Indroyono Soesilo, Rabu 25 Maret 2015, mengatakan bahwa tidak masuknya Australia sebagai negara bebas visa bukan didasari hubungan bilateral yang memanas.
"Ini bukan, karena ada sentimen apa pun. Karena Australia memakai universal visa, sedangkan Indonesia memakai sistem resiprokal," tegas Indroyono di Jakarta.
Dalam rapat koordinasi antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Kementerian Pariwisata ini, Indroyono mengaku hanya mendengarkan paparan progres atas diimplementasikannya kebijakan baru tersebut.
Menurut dia, kebijakan bebas visa merupakan hal wajar dilakukan seluruh dunia. Negara ASEAN, seperti Malaysia dan Thailand, bahkan sudah terlebih dahulu memakai sistem tersebut.
"Kita ketahui, negara lain kita lakukan hal yang sama. Kalau mereka ke Indonesia mereka dipusingkan dengan visa. Jadi, bebas visa sudah umum dilakukan oleh negara lain. Itulah kenapa turis asing banyak yang ke Malaysia atau Thailand," ujarnya.
Indroyono menargetkan, dengan kebijakan bebas visa ini Indonesia mampu mendapat pemasukan US$1 miliar, atau Rp12 triliun.
"Kita bisa buat pabrik apa saja dengan biaya Rp12 triliun. Jadi, bebas visa ini memang kita tingkatkan pelayanan namun pendapatan akan mengikuti," ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Pariwisata Arief Yahya, menegaskan bahwa dengan sistem bebas visa, negara memang akan mengalami kerugian mencapai US$ 25 per turis asing. Namun, pihaknya yakin akan tetap menghasilkan pundi-pundi berlimpah walau sedikit merugi.
"Bebas visa memang kita kehilangan US$25 per wisatawan mancanegaranya, tetapi mereka mengeluarkan biaya hidup US$1.200, atau berkisar Rp14,5 juta. Maka, setidaknya pariwisata Indonesia bisa menghasilkan untung US$11,3 juta, atau setara Rp136,8 miliar," kata Arief. (asp)
![vivamore="Baca Juga :"]
[/vivamore]
