VIVAnews - Menteri Perindustrian akan memberikan penghargaan kepada pimpinan kementerian negara, departemen, Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang dinilai menggunakan produk lokal secara maksimal dalam pengadaan barang dan jasanya.
Setiap tahun, Menteri Perindustrian beserta Kelompok Kerja Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (Pokja Timnas P3DN) akan melakukan penilaian dan peringkat atas apresiasi setiap lembaga pemerintah tersebut.
Menteri Perindustrian selaku ketua timnas P3DN akan mendapatkan laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah setiap enam bulan sekali selambatnya pada 15 Januari dan 15 Juli tahun bersangkutan.
Setelah itu, ketua timnas akan melanjutkan laporan kepada presiden selambatnya pada 5 Februari dan 5 Agustus tahun bersangkutan.
Sebaliknya, bagi penyedia barang atau jasa yang melanggar ketentuan seperti yang termuat dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 49 Tahun 2009, akan dikenakan sanksi administratif dan sanksi finansial.
Sanksi administratif diberikan kepada penyedia barang atau jasa dalam bentuk peringatan tertulis dan jika terbukti dengan sengaja memalsukan data komponen dalam negeri, maka penyedia barang/jasa tersebut akan dimasukkan dalam daftar hitam.
Sanksi finansial diberikan berdasarkan dua perhitungan, yakni jika terbukti melakukan perubahan tingkat komponen dalam negeri yang tidak mengubah peringkat pemenang dan sebaliknya telah mengubah peringkat pemenang.
Sementara, bagi pengguna anggaran yang terbukti melanggar pedoman tersebut akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
Kemenkominfo Mengadakan Chip In “Periksa Fakta Sederhana”
Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo RI) mengadakan kegiatan chip in yang mengusung tema “Periksa Fakta Sederhana” pada tanggal 26 April 2024.
