- Antara/Joko Sulistyo
VIVA.co.id - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menegaskan pemerintahan Presiden Joko Widodo mengharamkan adanya aksi perbudakan di Indonesia.
Karena itu, tudingan Thailand yang mengatakan adanya Anak Buah Kapal (ABK) yang diperlakukan seperti budak akan diusut tuntas.
Di Jakarta, Jumat 27 Maret 2015, Susi mengatakan, pemerintah membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan perbudakan yang dilakukan PT Pusaka Benjina Resources (PBR) yang melakukan aktifitasnya di kepulauan Maluku.
"Kami akan panggil PT PBR untuk mempertanggungjawabkan hal ini. Sekali lagi, kalau kami tahu, pemerintah tidak mungkin membiarkan perbudakan terjadi," tegasnya.
Susi memaparkan, tim tersebut melibatkan Kepolisian, Imigrasi, Kementerian Luar Negeri dan kementeriannya. "Tentu KKP mengurusi illegal fishing-nya," ujar Susi.
Dia mengatakan banyak aktifitas pencurian ikan yang ditunggangi oleh aksi kriminal lainnya. Hal tersebut yang mendasari mengapa kementeriannya saat ini galak pada nelayan yang melakukan pencurian ikan.
"Pemerintah Jokowi sangat peduli kemanusiaaan, kami tidak mau menjadi kendaraan atau membiarkan hal perbudakan ini terjadi di Indonesia, dengan cara apapun," Susi menegaskan. (ase)
![vivamore="Baca Juga :"]
Skema Asuransi untuk Satu Juta Nelayan
"Total asuransi yang akan diberikan senilai Rp175 miliar."
