- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id - Ketua Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi Kadin Indonesia, Didik J. Rachbani, mengatakan bahwa masalah dasar beras adalah pada kebijakan.
Ditegaskannya, Jumat 27 Maret 2015, pasokan beras di Indonesia, saat ini semakin berkurang. Hendaknya hal ini menjadi perhatian pemerintah.
"Pemerintah deklarasi tidak impor, tetapi sebenarnya pasokan sudah kurang sejak tahun 2014," ungkap Didik di Kantor Kadin.
Dia menjelaskan, data stok aman beras bulog adalah dua juta ton. Sedangkan pada akhir 2014, stok bulog hanya 1,8 juta ton dan Februari 2015 sebanyak 1,4 juta ton.
"Di lapangan, kondisi pasokan juga berkurang drastis dan tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah dalam hal ini Bulog, Kemendag, dan Kementan," terangnya.
Masalah dasarnya, dia melanjutkan, adalah pada sistem produksi yang rapuh, hancurnya sistem irigasi, sistem penyuluhan desa setelah panen, degradasi kesuburan tanah, dan alih fungsi lahan.
"Masalah pangan ini tidak main-main ya, kalau beras masuk dari luar, kita susah. Jadi, butuh kebijakan yang baik dari Presiden. Kalau untuk anggaran, asal alokasinya baik, nggak masalah, Bulog juga harus memainkan perannya," terangnya.
Sementara itu, Suharyadi, anggota LP3E Kadin, mengatakan bahwa kebijakan yang harus diambil pemerintah adalah dengan memberantas mafia beras, mengeliminir elemen negatif, serta meningkatkan peran Bulog.
"Impor tidak masalah, selama untuk ketahanan pangan. Kalau beras, kita nggak usah impor karena sebenarnya kita masih cukup. Tetapi, kalau untuk kedelai boleh impor. Lihat Singapura, ketahanan pangan bagus, padahal impor," tambahnya. (asp)
![vivamore="Baca Juga :"]
Jokowi Tak Puas Harga Beras Cuma Turun 1,1 Persen
Musim hujan yang datang saat kemarau, bisa untungkan produksi beras.
