Ditjen Pajak Dinilai Gelisah Tak Capai Target

akan berlaku mulai 1 April mendatang, sementara

diwacanakan pemerintah baru akan berlaku tahun 2016.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan reaksi dari ketakutan pemerintah terhadap ancaman tidak tercapainya target pajak yang di tentukan pemerintah tahun ini yang sebesar Rp1.296 triliun. Karena, pada pertengahan Maret 2015, penerimaan pajak baru tercapai Rp160 triliun.

"Saya melihat DJP (Direktorat Jenderal Pajak) sedang dalam keadaan gelisah dan ada ketakutan tidak akan tercapai. Kita lihat pajak

, jalan tol, dan deposito dikejar semua," ujarnya di Jakarta, Minggu, 29 Maret 2015.

Wiko menjelaskan,

merupakan pengampunan pajak secara keseluruhan. Sementara,

adalah bagian dari

yang berupa penghapusan atau pengurangan sanksi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.

Wiko mengungkapkan,

pernah dikeluarkan pada tahun 2008. Namun, penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran utang pajak tersebut hanya efektif untuk satu tahun saja.

"Di tahun 2008, dalam jangka pendek bisa menggenjot pajak. Tapi hanya efektif satu tahun, setelah itu yang terjadi tingkat kepatuhan pajak anjlok lagi. Ini yang perlu diingatkan pemerintah kalau menyiapkan

Jilid II," tuturnya.

Wiko berpendapat, jika pemerintah ingin menerapkan kebijakan

Jilid II, maka perlu adanya perbaikan dari sistem administrasi perpajakan.

"Dengan adanya

, tanpa ada perbaikan administrasi itu mustahil. Karena yang utama sistem administrasi pajak, itu yang paling rumit di banding negara lain di ASEAN," tuturnya.

![vivamore="

:"]

[/vivamore]