Anggota DPR Pertanyakan Transparansi Kenaikan BBM

Kardaya Warnika
Sumber :
  • VIVA.co.id/Arie Dwi Budiawati

VIVA.co.id - Penentuan harga bahan bakar minyak (BBM) diduga tidak transparan. Harga BBM merupakan kepentingan publik, jadi seharusnya dilakukan secara terbuka. Karenanya, pemerintah dianggap melanggar konstitusi.

Demikian diungkapkan Ketua Komisi VII DPR RI, Kardaya Warnika saat diskusi soal BBM di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu 29 Maret 2015.
 
Mantan kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) itu menilai pemerintah tidak konsisten dalam menetapkan harga. "Kebijakan BBM, karena menarik perhatian publik, maka harus konsisten, tidak boleh zig-zag," ujar Kardaya.

Mulai Sabtu, 28 Maret 2015 pukul 00.00 WIB, harga BBM naik Rp500 dari harga lama. Harga premium di wilayah penugasan menjadi Rp7.300 per liter.

Sudirman: Harga BBM Tak Berubah hingga September 2016

Sementara itu, harga premium untuk wilayah Jawa, Madura, dan Bali menjadi Rp7.400 per liter. Harga solar naik menjadi Rp6.900 per liter dari Rp6.400 per liter.

Kardaya menduga pemerintah telah melanggar konstitusi. Untuk itu, dia menyarankan agar pemerintah mawas diri dan memastikan bahwa kebijakan itu tak langgar konstitusi.

"Apakah pemerintah buka-buka catatan, itu ada ketentuan yang melanggar konstitusi atau tidak? Apakah ketahuan melanggar atau tidak, malah tenang-tenang saja," ujar Kardaya.

![vivamore="Baca Juga :"]

[/vivamore]
Ikuti Harga BBM, Pengusaha Minta Tarif Angkutan Diturunkan
Kantor Astra International

BBM Turun, Astra Yakin Penjualan Kendaraan Meningkat

Daya beli masyarakat diprediksi meningkat.

img_title
VIVA.co.id
4 April 2016