Sumber :
- ANTARA FOTO/Reno Esnir
VIVA.co.id - Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, mengatakan, selain menggenjot pajak, pemerintah juga akan aktif dalam berutang untuk memenuhi kebutuhan anggaran infrastruktur sebesar Rp5.000 triliun selama lima tahun mendatang.
Menurut Bambang, Senin 30 Maret 2015, untuk memastikan utang yang ditarik aman, Indonesia harus mencontoh Jepang dan India. Karena, di kedua negara itu, investor yang membeli surat utang pemerintahannya didominasi investor domestik.
Baca Juga :
Kemenkeu Terbitkan SUN Rp1,05 Triliun
"Kepemilikan asing di sana sangat kecil," ujar Bambang di Jakarta.
Selain itu, menurut dia, kepemilikan domestik di kedua negara tersebut lebih didominasi oleh masyarakat, bukan korporasi. Imbal hasil yang dipatok dapat dirasakan oleh rakyatnya.
Dia memaparkan, di India misalnya, rasio kepemilikan asing dalam surat utang yang diterbitkan hanya tujuh persen. Sementara itu, di Jepang jumlahnya lebih kecil atau lima persen.
"Nah, Indonesia punya kepemilikan asing 38 persen, yang tentunya dapat menimbulkan gejolak kalau ada sesuatu yang sifatnya global," ujarnya.
Karena itu, menurut dia, opsi penerbitan utang untuk pembiayaan proyek infrastruktur, bukan sesuatu yang membahayakan negara apabila dikelola dengan baik.
"Karena tentunya tidak semuanya dari anggaran, kita harus perhatikan klasifikasi dari proyek infrastruktur tersebut," tuturnya. (art)
![vivamore="
Baca Juga
:"]
[/vivamore]
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Dia memaparkan, di India misalnya, rasio kepemilikan asing dalam surat utang yang diterbitkan hanya tujuh persen. Sementara itu, di Jepang jumlahnya lebih kecil atau lima persen.
