- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id - Pemerintah dinilai belum sanggup membiayai pengembangan infrastruktur dalam negeri. Mekanisme kerja sama pemerintah dan swasta (KPS) dianggap sebagai langkah tepat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.
Direktur Utama PT Nusantara Infrastructure Muhammad Ramdani Basri mengatakan, sistem KPS dianggap cocok dan sebaiknya menjadi prioritas pemerintah, terutama dalam segi pembiayaan. Meski begitu, banyak proyek besar belum optimal dengan sistem ini.
"Padahal, KPS atau public private partnerships (PPP) sangat sesuai untuk pendanaan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, sistem ini perlu diprioritaskan oleh para pemangku kebijakan," kata Ramdani di Jakarta, Selasa, 31 Maret 2015.
Dia menerangkan, kendala pembangunan infrastruktur di Indonesia dapat diatasi dengan kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta.
"Swasta kerjanya cepat tapi modalnya kurang kuat, kalau BUMN modalnya cukup kuat tapi agak lambat, Volumenya terlalu besar, jadi ada sebuah keharusan untuk dibangun bersama-sama," ujarnya menambahkan.
Sementara, Direktur Perencanaan Investasi Infrastruktur Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rudy Salahuddin mengatakan, dalam lima tahun ke depan, Indonesia telah menyiapkan proyek pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol, telekomunikasi, transportasi, jalan, kelistrikan hingga migas. Keseluruhan proyek itu akan mengunakan sistem KPS.
"Pemerintah Indonesia akan beri insentif, yakni berupa dukungan pemerintah dan jaminan pemerintah."
![vivamore="Baca Juga :"]
