Sumber :
VIVA.co.id
- Sempat menghilang beberapa bulan, investasi yang menawarkan jasa pengelolaan uang yaitu "Manusia Membantu Manusia (MMM) Indonesia” muncul kembali. Masyarakat diimbau hati-hati dalam melakukan investasi di program tersebut, karena hingga saat ini izin kegiatannya belum jelas.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Sebagai pengawas lembaga jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan, bahwa belum pernah memberi izin penggalangan dana kelolaan oleh perusahaan tersebut. Namun, belum bisa dipastikan program itu melakukan kegiatannya secara ilegal.
Baca Juga :
OJK Siapkan Regulasi Atasi Investasi Bodong
Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad, Selasa 31 Maret 2015 mengatakan, ada beberapa instansi pemerintah yang bisa menerbitkan izin kegiatan jasa keuangan. Karena itu, koordinasi dengan pemerintah akan diakukan.
"Tidak mesti dari OJK, karena pemberi izin itu ada juga dari departemen perdagangan, departemen koperasi, saya kira itu legal dan ada Undang-undang," ujarnya.
Muliaman mengatakan, kerjasama dengan penegak hukum juga dilakukan jika terbukti ada penyalahgunaan izin yang dilakukan.
"Yang penting jangan ada penyalahgunaan izin, izinnya apa tapi realitanya ngapain. Siapa pemberi izin, praktiknya sesuai tidak dengan izinnya, ini yang sedang kami teliti, apakah ada aspek implikasi hukumnya," tambahnya.
Skema permainan uang Mavrodi Mondial Moneybox, di Indonesia disebut Manusia Membangtu Manusia (MMM) sejak mulai beredar pada 2014 memang sangat mengiurkan. Di permainan ini, uang yang disetorkan investor akan dikembalikan dalam waktu sebulan dengan untung 30 persen.
Keuntungan yang didapat diperoleh dari setoran uang investor lainnya. Lalu bagaimana jika sudah tidak ada yang menyetor?. Orang terakhir yang menyetor tidak akan mendapatkan kembali uangnya.
Karena itulah ajakan dari orang-orang yang sudah menyetorkan uangnya begitu semangat mencari pemain-pemain baru untuk berinvestasi di program ini.
Menurut Muliaman, hal inilah yang harus terus diedukasi ke masyarakat, sehingga masyarakat lebih selektif dalam menentukan jenis investasi yang akan dilakukan. JIka ada yang menawarkan imbal hasil yang besar diluar logika, harus dipastikan aturan mainnya.
"Dari kacamata perlindungan konsumen dan edukasi itu penting," tambahnya.
![vivamore="
Baca Juga
:"]
[/vivamore]
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Tidak mesti dari OJK, karena pemberi izin itu ada juga dari departemen perdagangan, departemen koperasi, saya kira itu legal dan ada Undang-undang," ujarnya.
