Hindari Pajak, Alasan Banyak Perusahaan Enggan Go Public

Ilustrasi uang rupiah
Sumber :
  • iStock

VIVA.co.id - Mantan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Darmin Nasution, mengungkapkan bahwa dengan alasan menghindari kewajiban pajak ke pemerintah, banyak perusahaan besar di Indonesia belum menjadi perusahaan terbuka (go public) hingga saat ini.

Dia mengatakan, dengan keterbukaan informasi yang harus dipenuhi setelah go public, penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi, khususnya konglomerat dapat meningkat.

Sebab, setiap pembagian dividen perusahaan, ada kewajiban pajak penghasilan (PPh) yang harus disetor ke negara.

"Sehingga tidak mengherankan perusahaan tidak mau go public, karena mulai buka-bukaan," ujarnya, dalam rapat dengar pendapat dengan Badan Anggaran (Banggar), di gedung DPR, Kamis 9 April 2015.

Saat ini, menurutnya, Direktorat Jenderal Pajak belum memiliki data yang lengkap seberapa besar penghasilan konglomerat yang didapatkan dari dividen perusahaan yang belum go public. Padahal, potensinya sangat besar.

Dia menggambarkan, jika satu orang kaya memiliki tujuh perusahaan yang belum menjadi perusahaan terbuka, sangat besar pajak yang bisa dipungut.

"Sebagian perusahaan besar di Indonesia tidak go public, jadi tidak pernah ketahuan kapan bagi dividen," tambahnya.

Sementara itu, ketika digali informasi mengenai penghasilan dari wajib pajak terkait, para konglomerat cenderung tidak terbuka.

"Karana setiap dia punya keperluan, dia ambil dari perusahaan. Makanya, dia merasa penghasilan dikit, tetapi pengeluarannya banyak," ungkapnya.

Lebih lanjut, menurutnya, ada peraturan yang bisa digunakan pemerintah untuk memaksa perusahaan besar membuka kepada umum datanya. Aturan tersebut, ada di Kementerian Perdagangan.

Namun, karena tidak ada sanksi yang tegas, aturan itu diabaikan dan banyak perusahaan yang tidak menerapkannya.

"Andai itu jalan, perusahaan cenderung akan go public saja sekalian, karena tanpa go public itu sudah dibuka," tambahnya. (asp)

Ahok Ditantang Naikkan Dana Bagi Hasil Pajak


![vivamore="Baca Juga :"]

Pejabat Tersandung Panama Papers Didesak Mundur




DPR: Pengampunan Pajak Hanya Satu Kali

[/vivamore]

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati disambut meriah para pegawainya

Menkeu Akan Ubah Postur Belanja APBN-P 2016

Penerimaan pajak tahun ini terancam shortfall Rp219 triliun.

img_title
VIVA.co.id
4 Agustus 2016