VIVA.co.id - PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk (PT PJA) berpotensi merugikan negara senilai Rp24,56 miliar. Gara-garanya, perusahaan mitra PT PJA belum memenuhi beberapa kewajiban bisnis.
Fakta tersebut terungkap dalam Ihstisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II-2014 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Menurut data IHPS, Jumat 10 April 2015, disebutkan Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah (BUMD) itu belum menyelesaikan beberapa kewajiban terhadap negara.
Salah satunya, berkaitan dengan kontrak kerja sama PJA dengan sistem build transfer operate atas Ancol Beach City kepada PT Wahana Agung Indonesia Propertindo (PT WAIP). Dalam kerja sama itu, PJA berkewajiban membayar PPN atas penyerahan Ancol Beach City.
Namun, kewajiban itu belum dilaksanakan. "Karena PT PJA belum menerima faktur PPN dari PT WAIP," ujar laporan IHPS tersebut.
Selain itu, PT WAIP juga disebut belum menyelesaikan kewajibannya untuk membayar bagi hasil dan biaya-biaya lain pada PT PJA.
"Akibatnya, terdapat kekurangan penerimaan sebesar Rp24,56 miliar," tutur laporan tersebut.
Terhadap permasalahan ini, BPK merekomendasikan kepada Direktur PT PJA agar menyetorkan pajak. "Dan menagih kekurangan penerimaan dari denda keterlambatan, bagi hasil, dan biaya-biaya dari pengelola BTO," ujarnya.
Sekadar informasi, pemeriksaan oleh BPK itu dikerjakan mulai semester II (Juli-Desember) 2014.
Klarifikasi Ancol
Sementara itu, PT Pembangunan Jaya Ancol memberi klarifikasi atas laporan dari BPK itu. Corporate Communication Manager Ancol, Metty Yan Harahap, mengatakan pembayaran pajak sudah dilakukan pada tanggal 27 Februari 2015.
Menurut dia, Ancol sebagai perusahaan publik akan selalu taat melakukan kewajiban yang harus dipenuhi.
Penjelasan lengkap PT Pembangunan Jaya Ancol dapat dibaca di artikel
![vivamore="Baca Juga :"]
