- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id - Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBN-P) 2015, pemerintah telah menetapkan kebijakan pembiayaan, baik yang bersumber dari utang maupun nonutang.
Dikutip dari laman Kementerian Keuangan, Minggu 12 April 2015, sesuai publikasi budget in brief APBN-P 2015, ada enam kebijakan pembiayaan pemerintah yang bersumber dari utang. Secara rinci, keenam kebijakan pembiayaan utang 2015 yang pertama yakni pengendalian rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB).
Kedua, pemerintah akan mengutamakan pembiayaan utang yang bersumber dari dalam negeri, dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat (financial inclusion) dan melakukan pendalaman pasar surat berharga negara (SBN) domestik.
Ketiga, pemerintah akan mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif, antara lain melalui penerbitan sukuk berbasis proyek.
Keempat, memanfaatkan pinjaman luar negeri secara selektif, terutama untuk bidang infrastruktur dan energi.
Kelima, memanfaatkan pinjaman siaga sebagai alternatif sumber pembiayaan dalam hal kondisi pasar keuangan tidak mendukung penerbitan SBN dan/atau terjadi peningkatan defisit.
Terakhir, pemerintah juga akan melakukan pengelolaan utang secara aktif dalam kerangka asset liabilities management (ALM).
Seperti diketahui, dalam APBN-P 2015 pembiayaan anggaran pemerintah tercatat sebesar Rp222,5 triliun, yang dibagi menjadi pembiayaan melalui utang sebesar Rp279,4 triliun dan nonutang sebesar minus Rp56,9 triliun.
![vivamore="Baca Juga :"]
AIIB Mulai Cairkan Utang untuk RI US$216,5 Juta
Utang AIIB melalui skema kerja sama pembiayaan dengan Bank Dunia.
