Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id
- Pemerintah fokus mengejar tunggakan pajak selama lima tahun ke belakang. Di tengah perlambatan ekonomi, pemerintah memilih mengejar penerimaan pajak dalam kurun waktu tersebut.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Tarif Pajak RI Bakal Diturunkan?
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melakukan perbaikan dari sisi data, guna melengkapi surat pemberitahuan (SPT) wajib pajak. Langkah ini dinilai lebih efektif untuk mengejar target pajak sebesar Rp1.290 triliun tahun ini.
Baca Juga :
Ribuaan Orang Padati Sosialisasi Tax Amnesty
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Mekar Satria Utama, mengatakan, tahun ini merupakan tahun pembinaan. Yakni, memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk melaporkan SPT, dengan menghilangkan denda administratif atau dengan memberikan fasilitas sunset policy.
Namun, pemerintah menyebut kebijakan tersebut dengan nama reinventing policy, yang menjadi bagian tahun pembinaan. Perbedaannya, terletak dari sisi kelengkapan data dan informasi mengenai wajib pajak.
"Mulai 1 Mei 2015 kami terapkan reinventing policy facility, kami berikan seluas-luasnya bagi WP terdaftar, baik yang sudah melapor maupun belum terdaftar sama sekali, dalam memperbaiki SPT 2009-2013. Proses perbaikannya sampai akhir tahun ini," ujar dia di kantor pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Senin 13 April 2015.
Ia menjelaskan, reinventing policy facility ini berlaku untuk seluruh jenis pajak, baik Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), PPh Non Migas, PBB dan pajak lainnya.
Pada tiga tahun yang lalu, lanjut Mekar, pemerintah juga pernah menerapkan sunset policy ini. Namun, sifatnya sukarela. Sementara itu, pada tahun ini sifatnya wajib.
"Tahun ini, pembinaan, 2016 penegakan hukum, 2017 rekonsiliasi, pada 2018 kesejahteraan PNS dengan tunjangan meningkatkan daya beli masyarakat dan kesejahteraan, serta terakhir pada 2019 kemandirian APBN. Itu program lima tahunan menggenjot pajak," tutur dia.
![vivamore="
Baca Juga
:"]
[/vivamore]
Halaman Selanjutnya
Namun, pemerintah menyebut kebijakan tersebut dengan nama reinventing policy, yang menjadi bagian tahun pembinaan. Perbedaannya, terletak dari sisi kelengkapan data dan informasi mengenai wajib pajak.
