- REUTERS/Tatan Syuflana/ Pool
VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin meningkatkan kerja sama Indonesia dengan Thailand di sektor kelautan. Salah satunya adalah terkait pemberantasan penangkapan ikan ilegal (illegal fishing).
"Indonesia dan Thailand sepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang kelautan itu," kata Jokowi di sela Konferensi Asia Afrika (KAA) di Jakarta Convention Center, Kamis 23 April 2015.
Mantan wali kota Solo ini juga berencana membentuk kelompok kerja untuk membahas solusi pemberantasan penangkapan ilegal dan kerja sama perikanan.
Selain masalah illegal fishing, Jokowi pun menginginkan agar pemerintah Thailand bisa meningkatkan perlindungan akses hukum bagi Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia di Thailand.
"Terkait perbatasan, kami sepakat untuk memulai pembahasan kembali perundingan perbatasan maritim," kata dia.
Perundingan perbatasan maritim akan dilakukan pada akhir April 2015. Hal ini telah disetujui oleh menteri luar negeri Indonesia dan Thailand di Bangkok pada 1-2 April 2015.
Selain itu, Jokowi mengajak Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan O-Cha, untuk meningkatkan investasi di Indonesia, khususnya di sektor infrastruktur, energi baru terbarukan, pengolahan makanan, dan pariwisata.
Saat ini, Thailand merupakan investor ke-13 di Indonesia dengan nilai US$317,7 juta untuk 55 proyek. Investasi yang ditanamkan oleh Negara Gajah Putih di Indonesia adalah pengolahan makanan, konstruksi, dan pasokan air.
Thailand juga melirik investasi di sektor suku cadang mobil, produk kimia, pariwisata, perhotelan, serta mal dan ritel.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Indroyono Soesilo, mengatakan bahwa Thailand mendukung upaya pemberantasan illegal fishing. Indroyono menyampaikan, negara tersebut akan bertindak dengan memasang ribuan alat pemantau, yaitu Vessel Monitoring System (VMS) di kapal-kapal penangkap ikan mereka.
"Ini bertujuan untuk melawan unreported fishing," kata Indroyono, di sela acara Asian African Business Summit (AABS) 2015 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Selasa 21 April 2015. (art)
RI Terima 200 Permintaan Bantuan Negara Lain
Jumlahnya terus bertambah hingga saat ini.
