Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id
- Potensi dana pembiayaan program satu juta rumah yang ditargetkan Presiden Joko Widodo mencapai Rp67,8 triliun.
Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Djoko Mursito, mengatakan dana tersebut terdiri dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Kementerian PUPR sebesar Rp8,1 triliun, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebesar Rp48,5 triliun.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Djoko Mursito, mengatakan dana tersebut terdiri dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Kementerian PUPR sebesar Rp8,1 triliun, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebesar Rp48,5 triliun.
Baca Juga :
Laporan Singkat Kinerja Kementerian PUPR 2015
Selain itu, Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS) Rp3,1 triliun, PT Taspen sebesar Rp2 triliun, Perum Perumnas Rp1 triliun, dan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar Rp5,1 triliun.
"Kebutuhan pembiayaan tersebut telah memperhitungkan penurunan suku bunga KPR (kredit pemilikan rumah) FLPP dari 7,25 persen menjadi 5 persen, dan penurunan uang muka menjadi 1 persen," kata Djoko, seperti dikutip dalam laman Kementerian PUPR, Jumat 24 April 2015.
Seperti diketahui, Jokowi akan mencanangkan program satu juta rumah pada 29 April 2015 di Semarang, Jawa Tengah. Selain mencanangkan, Jokowi juga akan meluncurkan kebijakan pembiayaan rumah murah.
Kebijakan tersebut seperti penurunan suku bunga KPR subsidi menggunakan FLPP turun dari 7,25 persen menjadi 5 persen dengan masa kredit hingga 20 tahun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Pemberian bantuan uang muka sebesar Rp4 juta kepada MBR yang akan membeli rumah pertamanya melalui KPR subsidi. Selain itu, penurunan pembayaran uang muka oleh MBR kepada bank pelaksana dari 5 persen menjadi 1 persen untuk KPR FLPP rumah susun.
Adapun realisasi program satu juta rumah terdiri dari 603.516 unit rumah untuk MBR, dan 396.484 unit rumah untuk non MBR.
Djoko menjelaskan, dari total jumlah rumah untuk MBR akan dibangun dalam tiga tahap, yakni tahap I dibangun 331.693 unit, tahap II dibangun 98.020 unit, dan tahap III dibangun 173.803 unit. (one)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Selain itu, Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS) Rp3,1 triliun, PT Taspen sebesar Rp2 triliun, Perum Perumnas Rp1 triliun, dan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar Rp5,1 triliun.
