Sumber :
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id
- Dewan Perwakilan Rakyat mendesak PT Pertamina untuk tidak meluncurkan produk pertalite dalam waktu dekat ini.
Alasannya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang akan memberikan izin pertalite dipasarkan, belum melakukan kajian.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Alasannya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang akan memberikan izin pertalite dipasarkan, belum melakukan kajian.
Sementara itu, Pertamina baru melakukan pertemuan dengan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Padahal, yang paling banyak menggunakan bahan bakar minyak (BBM) adalah rakyat.
"Sebaiknya Pertamina menunda dulu
launching
produk pertalite sebelum ada kajian yang mendalam," kata Agus Sulistyono, anggota Komisi VII DPR di Yogyakarta, Senin 27 April 2015.
Apalagi, jelas Sulistyono, saat ini produksi kilang-kilang minyak yang dimiliki Pertamina dalam satu bulan hanya mampu menghasilkan nafta 400 ribu barel, dengan kebutuhan saat ini mencapai 1,2 juta per hari.
"Saya khawatir dengan minimnya produksi nafta dari Pertamina ini, maka akan memunculkan mafia baru minyak yang akan mengimpor BBM jenis baru ini. Apalagi Petral sudah dibubarkan," ujar Agus.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini menuturkan, tim reformasi migas yang diketuai Faisal Basri juga mengatakan bahwa pemerintah tidak konsisten dengan formulasi harga BBM yang saat ini berlaku di pasar.
"Alih-alih Pertamina merugi karena
inefisien, maka membuat formulasi BBM yang baru untuk menutup kerugiannya," tuturnya.
Kata Agus, untuk membuat produk baru dan memasarkannya ke rakyat, Pertamina memang tidak perlu meminta izin kepada DPR. Tetapi karena BBM menyangkut hajat hidup masyarakat, maka DPR punya kepentingan agar masyarakat tidak terbebani.
"Harga BBM premium yang dijual oleh Pertamina kepada masyarakat itu tidak lagi disubsidi dan dalam dua tahun premium tidak akan dijual lagi, sehingga Pertamina tak perlu buru-buru meluncurkan produk barunya," ujar Agus. (ase)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Sementara itu, Pertamina baru melakukan pertemuan dengan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Padahal, yang paling banyak menggunakan bahan bakar minyak (BBM) adalah rakyat.
