Sumber :
- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id
- PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) memastikan kondisi perekonomian markro Indonesia di bulan April 2015 stabil. Hal itu dilihat, salah satunya dari realisasi APBN-P 2015 secara umum lebih baik dari tahun 2014.
Chief Economist BRI, Anggito Abimanyu mengatakan, meski begitu kondisi APBN-P 2015 tetap terdapat risiko yang serius akibat dari rendahnya pencapaian penerimaan perpajakan dan belanja Kementerian/Lembaga (K/L).
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Chief Economist BRI, Anggito Abimanyu mengatakan, meski begitu kondisi APBN-P 2015 tetap terdapat risiko yang serius akibat dari rendahnya pencapaian penerimaan perpajakan dan belanja Kementerian/Lembaga (K/L).
Baca Juga :
Pengamat: Proyek Infrastruktur Jangan Disetop
"Khususnya belanja modal, di bawah 90 persen. APBN-P 2015 diproyeksikan akan meningkatkan defisit dan peningkatan kebutuhan pembiayaan dari Surat Berharga Negara (SBN)," ujar Anggito di Ruang Britama, Gedung BRI 1, Jakarta, Senin, 27 April 2015.
Anggito menjelaskan, dengan seluruh upaya optimalisasi pencapaian APBN-P 2015 diperkirakan akan terdapat kekurangan pembiayaan.
"Risiko ini menimbulkan ketidakpastian kebijakan fiskal dan pelaksanaan kebijakan pemerintah secara keseluruhan," katanya.
Pemerintah, lanjut dia, disarankan untuk melakukan perubahan APBN-P 2015 terbatas ke DPR-RI, khusus untuk penurunan target perpajakan dan rasionalisasi belanja K/L khususnya belanja modal.
"Dalam perlambatan pertumbuhan perekonomian terhadap likuiditas cukup serius, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5,2 persen di 2015," ujarnya.
Kemudian, kata Anggito, potensi peningkatan likuiditas perbankan menurun dari Rp600 triliun menjadi Rp485 triliun. Dengan penuruan tersebut maka potensi pengetatan likuiditas di tahun 2015 masih akan terjadi.
Dengan begitu, dia menyimpulkan bahwa telah terjadi perlambatan aktivitas ekonomi yang nyata di kuartal pertama tahun ini yang menyebabkan proyeksi pertumbuhan ekonomi menurun pada kisaran sedikit di bawah lima persen. Artinya, terendah dalam lima tahun terakhir.
"Pemerintah disarankan untuk mengajukan perubahan APBN-P 2015 tersebut. Dengan begitu, APBN-P 2015 bisa lebih rasional dan akan mengurangi tekanan pada likuiditas perbankan, serta mendorong pertumbuhan aktifitas dunia usaha juga sektor rill," tambahnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Khususnya belanja modal, di bawah 90 persen. APBN-P 2015 diproyeksikan akan meningkatkan defisit dan peningkatan kebutuhan pembiayaan dari Surat Berharga Negara (SBN)," ujar Anggito di Ruang Britama, Gedung BRI 1, Jakarta, Senin, 27 April 2015.
