VIVAnews - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menegaskan pengurangan pegawai melalui program pemutusan hubungan kerja (PHK) di PT PAL Indonesia merupakan pilihan terakhir yang ditempuh perusahaan. Namun, perseroan saat ini harus melakukan penataan ukuran perusahaan yang tepat (rightsizing).
"PHK merupakan pilihan terakhir, sama ketika PT Merpati Nusantara Airlines melakukan PHK,” ujar Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat, 29 Mei 2009.
Menurut Said, sampai saat ini tim restrukturisasi perusahaan dari PAL dan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) belum memutuskan langkah restrukturisasi yang paling tepat untuk menyelamatkan perusahaan. Namun pemerintah telah memastikan bakal mempertahankan keberadaan perusahaan galangan kapal tersebut.
Said menuturkan, kondisi PAL saat ini memang perlu dilakukan sejumlah perbaikan agar menjadi sebuah korporasi yang bagus dengan tata kelola perusahaan yang baik. Selama ini perusahaan memang banyak menerima proyek pembangunan kapal sayangnya tidak semua proyek tersebut bisa diselesaikan.
"Perusahaan PAL ini bukan pencari proyek tapi pencari keuntungan. Dulu mereka pernah menyatakan galangan kapal sudah penuh dengan pesanan hinga tahun 2011, sayangnya banyak proyek yang tidak berhasil diselesaikan," kata dia.
Lebih jauh, Said mengatakan, BUMN yang bergerak di sektor teknologi harus sigap dengan perubahan dan reformasi. Saat ini BUMN hanya melihat reformasi dilakukan oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan tidak diikuti oleh PAL dan PT Industri Telekomunikasi (INTI).
"PAL dan INTI terlambat melakukan reformasi teknologi. Harus disadari bahwa BUMN teknologi harus bisa melakukan reposisi dengan segera," ujarnya.
Menlu Retno Disarankan Segera Kontak Iran Agar Tidak Serang Balik Israel
Guru Besar Hukum Internasional (UI) Hikmahanto Juwana menyarankan agar Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi segera menghubungi Menlu Iran.
