Sumber :
- VIVA.co.id / Foe Peace
VIVA.co.id
- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para bupati dan walikota untuk menyediakan lahan khusus dan membangun kios bagi pedagang informal atau pedagang kaki lima (PKL). Sebab, karena tidak teratur, kegiatan para pedagang tersebut cenderung mengotori jalanan di sekitar tempat dagangannya.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Jokowi Akui Rebut Tugas Ahok
Dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet (setkab.go.id), Kamis 7 Mei 2015, Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah berapa banyak kios yang akan dibangun sesuai daerah masing-masing.
Baca Juga :
Siswa SMKN 1 Nias Selatan Tewas Diduga Karena Dianiaya Kepala Sekolah, Ini Kata Disdik Sumut
“Belikan lah lahan untuk pedagang kaki lima. Carikan tanah, terserah mau 2.000, mau 1.000, mau 5.000, bangun kios-kios untuk mereka sehingga mereka tidak mengotori kanan kiri jalan dan estetika kota, keindahan kota menjadi hilang,” kata Jokowi dalam sambutannya saat membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2015 di Ambon, Maluku hari ini.
Presiden Jokowi mengatakan bahwa mulai tahun depan pemerintah pusat akan memberikan dana injeksi hingga Rp100 miliar kepada setiap kabupaten dan kota. Dana tersebut diharapkan dapat maksimal digunakan untuk pengembangan infrastruktur dasar, antara lain jalan, pasar, sekolah kejuruan, pelabuhan atau infrastruktur lainnya.
Dana injeksi tersebut, merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur hingga ke pelosok. Karena, dana itu meringankan beban anggaran pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan pembangun.
“Karena saya melihat postur anggaran di kota dan kabupaten kita ini betul-betul sangat berat. Setelah saya hitung secara nasional, anggaran pembangunan hanya 18 persen, semuanya kemakan oleh anggaran rutin, anggaran aparatur,” tambahnya.
Mekanisme pencairan dana injeksi tersebut, kata Presiden Jokowi, akan dijelaskan melalui instruksi presiden (inpres). Aturan tata cara pencairan dana tersebut mengakomodir semua usulan pemerintah daerah.
“Gede banget Rp100 miliar, jangan dipikir kecil loh. Dulu saya membangun pasar, saya paling-paling habis Rp 4-5 miliar. Jadi-jadi berapa pasar?” ungkapnya.
Namun, Presiden menambahkan pemerintah daerah juga harus bisa memperbaiki pengelolaan anggarannya. Apalagi dalam impres tersebut pencairann dana itu akan menggunakan sistem elektronik.
Sebagai informasi, rakernas ke-11 APEKSI mengangkat tema “Optimalisasi Kemaritiman Nasional Dalam Rangka Mendorong Pembangunan Infrastruktur Kota dan Kota Pantai”. Mendampingi Presiden antara lain Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono, Gubernur Maluku Said Assagaff dan Ketua Dewan Pengurus Apeksi Vicky Lumentut.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Presiden Jokowi mengatakan bahwa mulai tahun depan pemerintah pusat akan memberikan dana injeksi hingga Rp100 miliar kepada setiap kabupaten dan kota. Dana tersebut diharapkan dapat maksimal digunakan untuk pengembangan infrastruktur dasar, antara lain jalan, pasar, sekolah kejuruan, pelabuhan atau infrastruktur lainnya.
