Sumber :
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id
- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said, membeberkan alasan pemerintah membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Awalnya, BBM jenis Pertamax akan mengalami kenaikan mulai pukul 00.00 Jumat 15 Mei 2015.
"Kami mengkaji pola penyesuaian harga minyak dan BBM agar tidak memberikan gejolak terlalu sering kepada masyarakat karena itu mempersulit perencanaan juga. Kami mengerti," kata Sudirman di Istana Negera Jakarta.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
PMA Tak Merata Akibat Kurang Listrik
"Kami mengkaji pola penyesuaian harga minyak dan BBM agar tidak memberikan gejolak terlalu sering kepada masyarakat karena itu mempersulit perencanaan juga. Kami mengerti," kata Sudirman di Istana Negera Jakarta.
Baca Juga :
Wapres: Elektrifikasi RI Terendah di ASEAN
Selain itu, kata Sudirman, Pemerintah terus memperhatikan kritikan dan saran baik dari DPR, pengusaha maupun pengamat. Kajian dilakukan bahwa sebaiknya barang-barang yang bukan lagi subsidi, disesuaikan sesuai harga keekonomian.
Namun, kata Sudirman, penyesuaian harga non-subsidi seperti BBM jenis Pertamax harus lebih dikelola supaya tidak menimbulkan gejolak yang terlalu sering. "Kami sedang mengkaji itu," katanya.
Sudirman tidak menjawab berapa lama pemerintah akan mengkaji rencana penyesuaian harga BBM.
Apalagi, ditambahkannya, penentuan harga BBM non-subsidi yang menjadi wewenang Pertamina tidak dapat dilakukan sembarang. Sebab, Pertamina harus berkompetisi dengan perusahaan minyak lain.
"Nanti setelah ketemu waktu dan pola yang baik kita umumkan kembali," ujar Sudirman.
Sudirman juga mengungkapkan, penundaan tersebut dilakukan berdasarkan arahan dari Kementerian ESDM dengan alasan pemerintah dan Pertamina ingin memperbaiki mekanisme perubahan harga agar tidak lagi membingungkan masyarakat.
"Kami ingin pisahkan BBM susbidi dan non-subsidi. Kemarin-kemarin itu
kecampur
, akhirnya membingungkan," kata Sudirman. (ase)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Selain itu, kata Sudirman, Pemerintah terus memperhatikan kritikan dan saran baik dari DPR, pengusaha maupun pengamat. Kajian dilakukan bahwa sebaiknya barang-barang yang bukan lagi subsidi, disesuaikan sesuai harga keekonomian.
