Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengaku membutuhkan dana sebesar US$21,7 juta dalam program meningkatkan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan di beberapa wilayah yang paling tertinggal, salah satunya Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar, Jumat 29 Mei 2015, mengatakan demi mendapatkan dana tersebut, pihaknya bekerja sama dengan Internatioal Labour Organization (ILO) dan Food and Agriculture Organization (FAO).
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar, Jumat 29 Mei 2015, mengatakan demi mendapatkan dana tersebut, pihaknya bekerja sama dengan Internatioal Labour Organization (ILO) dan Food and Agriculture Organization (FAO).
Baca Juga :
Pengamat: Proyek Infrastruktur Jangan Disetop
"Anggaran dana tersebut, nantinya meliputi dua komponen utama, yakni bantuan teknis sebanyak US$12 juta dan investasi bagian peralatan dan infrastruktur sebanyak US$10 juta," ujar Marwan, di Jakarta.
Marwan menjelaskan, dalam kerja sama yang dinamakan
decent work for food and sustainable rural development programme in the NTT province
(DW4FS-NTT) ini, masing-masing pihak melakukan inisisasi sesuai dengan kemampuan dan spesifikasi dalam kewenanganya.
Diketahui, kerja sama ini dilakukan dengan durasi selama tiga tahun, yang akan dipimpin langsung oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
"Tahun 2014, ILO sudah menginisasi komponen dukungan tenaga ahli, advokasi, dan pelatihan di bidang ternak sapi sebesar US$1,2 juta di Kabupaten Kupang," katanya.
Kemudian, lanjut Marwan, di tahun yang sama FAO juga membentuk
technical co-operation programe
sebesar US$350 ribu, dengan fokus kegiatan rantai nilai tambah rumput laut.
"Di situ kami telah mengalokasikan kegiatan di empat lokasi
project
ini untuk bidang komoditi jagung, rumput laut, dan ternak. Tetapi, karena adanya pembentukan kementerian baru, sehingga perlu adanya penyesuian program dan tugas fungsi sesuai susunan nomenklatur," ujar Marwan.
Sementara itu, Kepala Perwakilan FAO di Indonesia, Mark Smulders, mengatakan dengan adanya kerja sama tersebut, diharapkan menjadi model pembangunan desa yang mampu diterapkan di seluruh desa.
"Terutama, desa perbatasan dan berkebutuhan khusus. Karena, ketika Indonesia bergerak untuk membangun desa dengan program tepat, FAO dan ILO yakin Indonesia akan berkontribusi mengurangi kemiskinan dan kerawanan gizi melalui peningkatan kesempatan kerja yang layak di tingkat global," kata Mark. (asp)
Halaman Selanjutnya
"Anggaran dana tersebut, nantinya meliputi dua komponen utama, yakni bantuan teknis sebanyak US$12 juta dan investasi bagian peralatan dan infrastruktur sebanyak US$10 juta," ujar Marwan, di Jakarta.
