Tingkatkan Penerimaan Pajak, Pemerintah Bentuk Tim Khusus

Jumat, 5 Juni 2015 - 15:16 WIB
Oleh :
sosialisasi melaporkan SPT pajak secara online
sosialisasi melaporkan SPT pajak secara online
Sumber :
  • VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
Photo Mini 1
VIVA.co.id
Baca Juga :
Pulau Tax Haven, Untung Rugi Masih Dikaji
- Pemerintah sedang melakukan bebagai cara untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satu cara yang akan dilaksanakan yaitu membentuk badan khusus yang fokus untuk mengurusi penerimaan pajak.

Baca Juga :
Tarif Pajak RI Bakal Diturunkan?

Direktur Penyuluhan dan Pelayanan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak, Mekar Satria Utama, mengatakan lembaga baru ini akan bernama Badan Penerimaan Pajak (BPP).
Baca Juga :
Bea Cukai dan Polri Kerja Sama Penegakan Hukum Kepabeanan


Namun pembentukan badan baru ini masih dibahas dalam Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cata Perpajakan (KUP).


"Badan Penerimaan Pajak masih terus dibahas di KUP," ujarnya usai diskusi publik
Menimbang Pro dan Kontra Tax Amnesty
di Jakarta, Jumat, 5 Juni 2015.


Diutarakan Mekar, pemerintah menargetkan BPP akan mulai berjalan pada tahun 2017. Badan ini akan fokus pada perpajakan tahap awal. Namun ke depannya akan dikembangkan pada sektor lain yang terkait dengan pajak.


"Ini akan berjalan pada 2017. Mulai dari seksi penerimaan pajak dulu, kemudian dari sektor bea, dan cukai, serta peneriman negara bukan pajak (PNBP). Tujuannya untuk meningkatkan penerimaan pajak," lanjutnya.


Tahun ini, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sekitar Rp1.300 triliun. Diharapkan target tersebut akan tercapai dan pada tahun-tahun berikutnya akan semakin meningkat.


Mekar menambahkan, Direktorat Jenderal Pajak juga akan melakukan pelebaran penetrasi pengenalan pajak ke lembaga pendidikan.


Setelah memasukan pembelajaran soal pajak ke sekolah menangah atas (SMA) atau setingkatnya, pada tahun depan pemerintah juga akan memasukan pengenalan pajak dalam modul-modul di perguruan tinggi.


"Tadinya hanya di SMA saja, sekarang masuk ke perguruan tinggi pada tahun berikutnya untuk masuk modul di tiap-tiap semester," ujarnya.



Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Namun pembentukan badan baru ini masih dibahas dalam Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cata Perpajakan (KUP).
Halaman Selanjutnya