- ANTARA/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id - Kementerian Perindustrian menyatakan jika saat ini kondisi industri galangan kapal di dalam negeri masih bermasalah.
Akibatnya, pemanfaatan industri galangan kapal dalam negeri masih minim perhatian pemerintah. Hal ini dibuktikan masih banyaknya kapal-kapal produk impor yang dibeli langsung oleh pemerintah, ketimbang menggunakan kapal dalam negeri.
Menurut Menteri Perindustrian, Saleh Husin, kondisi ini dinilai karena harga-harga kapal dalam negeri masih terbilang cukup mahal, dan belum bisa bersaing dengan kapal-kapal impor.
"Banyak harga kapal impor jauh lebih murah dibandingkan dengan buatan lokal," ujar Saleh Husin di rumah dinasnya, di Jakarta Selatan, Senin, 29 Juni 2015.
Menurut Saleh, harga kapal dalam negeri terbilang mahal karena harus dihadapi dengan macam-macam pajak, kemudian pajak-pajak itu harus ditanggung sendiri oleh para pengusaha.
"Ini yang terus kita usulkan ke Kemenkeu (Kementerian Keuangan), agar PPN (kapal lokal) bisa diturunkan jadi nol. Supaya harga kapal dalam negeri bisa lebih kompetitif," katanya
Saleh menjelaskan, untuk industri galangan Kapal di daerah Batam, banyak yang sudah sudah terbebas pajak.
"Kita tercatat punya 250 perusahaan (galangan kapal), 150 nya ada di Batam, maka berbagai macam insentif telah didapatkan dimulai dari bea masuk nol, PPN nol, dan lainnya. Tapi kalau di dalam negeri kan dia ada berbagai macam pajak," kata Saleh.
Selain itu, lanjut Saleh, permasalahan lain yang sedang dihadapi industri galangan kapal dalam negeri, yaitu terkait masalah sewa lahan yang selama ini memberatkan para pelaku usaha, terutama yang berada di luar wilayah Batam.
"Industri-industri galangan kapal yang ada di luar Batam itu berada di areal pelabuhan-pelabuhan yang di antaranya PT Pelindo menggunakan bea sewa yang cukup mahal, jadi tidak kompetitif. Di samping itu, jangka waktunya pendek, sehingga kalkulasi harganya agak mahal," ujarnya.
Padahal, kata Saleh, dari segi kualitas, kapal buatan dalam negeri tidak kalah canggih dari kapal impor. Bahkan dia mencontohkan, kapal dalam negeri yang dimiliki PT Pertamina.
"Itu di Batam, kapal 17.500 GWT untuk Pertamina juga bagus, terus ada beberapa kapal seperti LCT yang dipesan oleh Kementerian Pertahanan. Kualitasnya sama," kata dia.
Dengan begitu, dirinya berharap, setelah melakukan rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo sore tadi, permasalahan kapal dalam negeri bisa segera teratasi, dan bisa segera bisa bersaing dengan kapal-kapal impor.
Menteri Susi: Seharusnya Tiongkok Hormati Indonesia
Kapal coast guard China 'selamatkan' kapal yang ditangkap Indonesia.
