- ANTARA/Spedy Paereng
VIVA.co.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengungkapkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada pimpinan PT Freeport Indonesia saat mereka bertemu hari ini di Jakarta. Ini dianggap sinyal bahwa Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga kelangsungan operasi Freeport di Papua setelah 2021, atau saat kontrak karya Freeport habis.
"Pemerintah ingin keberadaan Freeport menjadi pilar utama, baik pembangunan Papua maupun pembangunan nasional," kata dia di Kementerian ESDM, Jakarta, pada Kamis 2 Juli 2015.
Dia menyatakan, sinyalnya sudah jelas bahwa Pemerintah beritikad menjaga kelangsungan operasi Freeport di Timika, dengan penekanan agar keberadaan mereka harus dapat memberi manfaat maksimal bagi pembangunan kawasan Papua dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.
"Hanya saja, kita harus mencari momentum yang tepat dan mencari solusi hukum agar Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2014 tidak dilanggar”, tegas Menteri ESDM seperti dikutip dari pernyataan Kementerian ESDM.
Menanggapi arahan Presiden, Presiden Komisaris PT Freeport Indonesia, James R Moffett, menyatakan kesiapannya untuk mentaati seluruh arahan Presiden.
“Sebagai perusahaan yang telah beroperasi selama lebih dari 40 tahun, Freeport menghormati kedaulatan hukum Republik Indonesia. Dan Kami siap melaksanakan semua aturan yang ada,” tutur Moffett.
Pada hari ini, Kamis, 2 Juli 2015, Bapak Presiden Jokowi didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said telah menerima kunjungan Presiden Komisaris PT Freeport Indonesia, James R. Moffett dan Presiden Direktur Freeport, Maroef Sjamsoeddin di Istana Negara, Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut pihak Freeport menyampaikan komitmennya untuk terus berinvestasi di Indonesia. James R. Moffett menegaskan akan menghargai kedaulatan hukum Indonesia dengan menghormati seluruh regulasi dan kesepakatan yang telah dicapai.
Dalam pertemuan tersebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan sebagai berikut:
1. Pemerintah berkepentingan untuk membangun iklim investasi yang sehat untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.
2. Pemerintah ingin agar keberadaan Freeport dapat menjadi pilar utama dalam percepatan pembangunan kawasan Papua, karena itu perlu dilakukan evaluasi menyeluruh sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 2015.
3. Dalam menjalankan operasinya, Freeport harus semakin meningkatkan porsi penggunaan kapasitas dalam negeri, baik dalam penggunaan barang dan jasa, maupun pemanfaatan tenaga kerja.
4. Hilirisasi harus dilanjutkan, pembangunan smelter baik melalui skema ekspansi di Jawa Timur, maupun pembangunan yang baru di Papua tidak boleh tertunda.
5. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Urumuka, Kabupaten Mimika harus segera direalisasikan agar masyarakat Papua dapat segera memperoleh manfaatnya. (ren)
