VIVAnews - Pemerintah menilai penerapan standarisasi yang lemah masih terjadi pada beberapa produk usaha kecil dan menengah, jasa, dan sektor pertanian.
"Ketiga sektor itu lemah penerapan standarnya, terutama di produk-produk UKM," kata Deputi Menko Perekonomian Bidang Perindustrian dan Perdagangan Edy Putra Irawady di sela-sela seminar Impact of Standardization on Economy di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa 9 Juni 2009.
Edy menilai, produk UKM seperti makanan atau herbal (jamu-jamuan) perlu adanya penyesuaian standar. "Mental masyarakat kita masih asal murah tapi standarnya lemah," ujarnya. Indonesia, menurut dia, perlu belajar pada negara lain, seperti Jerman atau Inggris dalam penerapan standarisasi pada produk dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing.
"Strategi pemerintah, penerapan SNI akan diperkenalkan pada produk-produk baru. Karena permintaan dunia akan menyeleksi produk-produk baru, yang tidak memenuhi standar akan ditinggalkan," kata Edy.
Jadi, standar bukan upaya untuk membatasi impor. Jika standar dianggap seperti itu, nanti akan terjadi hambatan perdagangan. "Standar itu non-diskriminasi, tidak akan batasi impor," katanya.
Sementara di bidang jasa, menurut Edy, juga masih lemah standarnya. Sebab, masih banyak yang belum mempunyai prosedur standar (SOP) yang mengakibatkan banyak keluhan dari masyarakat. "Untuk bisa menguasai pasar global, harus bisa meningkatkan daya saing supaya konsumen puas," ujarnya.
Di bidang jasa, seperti logistik, medis, dan pemasaran, perlu pendekatan standar untuk meningkatkan permintaan dunia.
Selain jasa dan produk UKM, sektor pertanian di Indonesia juga masih ketinggalan jauh penerapan standarisasi ketimbang sektor lain, seperti energi dan manufaktur. hadi.suprapto@vivanews.com
Peringati May Day, Serikat Buruh Rokok di Yogyakarta Minta Pemerintah Kaji Ulang RPP Kesehatan
Peringati May Day, Serikat Buruh Rokok di Yogyakarta Minta Pemerintah Kaji Ulang RPP Keseh
