Ini Penyumbat Ekonomi Indonesia

Ir. Goenardjoadi Goenawan MM.
Sumber :
VIVA.co.id
Sofjan Wanandi: Demo Tak Pengaruh Iklim Investasi
- Belakangan ini beberapa elemen masyarakat mulai melontarkan komplain dengan kondisi ekonomi Indonesia. Presiden Joko Widodo beberapa kali menjelaskan bahwa subsidi bahan bakar minyak (BBM) berdampak tidak baik sehingga pemerintah menguranginya.

Rupiah Melemah, Tertekan Gejolak Ekonomi Global
Subsidi BBM banyak yang jatuh pada orang kaya dan sebagian diobral untuk hal-hal tidak penting. Namun, masyarakat tidak paham dan menghadapi kenyataan harga-harga sembako naik, tapi daya beli menurun.

IHSG Diproyeksi Naik, Ini Pendorongnya
Ekonomi sistem kapitalisme yang diterapkan di Indonesia ibarat satu keluarga besar dengan 100 anak, bergantung pada golongan menengah. Pada pemerintahan sebelumnya, selama 16 tahun reformasi, masyarakat dimanjakan dengan cara tidak tepat, yaitu menggunakan cara distribusi voucher BBM kepada masyarakat.  

Ibarat kartu BBM Indonesia inilah disebar. Kartu ini yang membuat ekonomi berputar jadi konsumsi masyarakat. Ibarat keluarga, presiden sebelumnya memberikan semacam uang transport kartu BBM Indonesia kepada golongan menengah. 

Selain itu, pemerintah menyebarkan kartu APBD Indonesia, yang ini disebar kepada PNS seluruh Indonesia secara bebas dan leluasa. Oleh karena itu, ekonomi Indonesia ditopang hanya oleh kartu BBM Indonesia  dan kartu APBD Indonesia.

Ekonomi  yang mirip model Socialism Democrats atau Sosdem,  ini hanya menciptakan ekonomi konsumtif.

Akibatnya, jumlah pusat perbelanjaan brand terkenal di Indonesia memiliki lebih dari 100 cabang melebihi Taiwan dan Malaysia, Hong Kong, Singapura, bahkan melebihi China. Ekonomi ala Sosdem ini juga tidak menghasilkan multiplier effects. Sementara ekonomi kapitalisme yang dikerjakan oleh rakyat Indonesia adalah melalui Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Jokowi melihat kenyataan ini dan memutuskan untuk tidak diam. Presiden mencabut kartu APBD dan kartu BBM. Hasilnya APBD diperketat dengan e-budgeting dan pengawasan dilakukan sedini mungkin dengan cara Bareskrim mulai melacak anggaran UPS mulai di DKI Jakarta. 

Akibatnya serapan APBD se Indonesia anjlok. Bagaimana Jokowi bisa mengalihkan kartu BBM  dan meningkatkan serapan APBD ke depannya?

Basic fundamental ekonomi pada sistem kapitalisme adalah ekonomi berbasis bank. Penetrasi sistem perbankan di Indonesia dilihat dari jumlah debitur paling banyak 10 juta nasabah, sisanya ditangani leasing company yang juga mencapai 10 juta. 

Total yang melakukan ekonomi sistem kapitalisme ini hanya 20 persen saja. Selebihnya ekonomi yang berjalan atas topangan kartu BBM  dan kartu APBD.

Karena itu, pencabutan kartu APBD dan kartu BBM mau tidak mau harus diperluas, sekaligus mengisinya nasabah sistem perbankan. Paling tidak nasabah ditingkatkan kepada seluruh karyawan pekerja formal. 

Kalau asumsi jumlahnya karyawan pekerja formal minimum 50-70 juta orang maka harus digerakkan system banking melalui central provident fund (CPF) pension funds untuk menopang kredit pekerja formal dengan bunga ringan.

Tujuannya supaya 50-70 juta orang karyawan pekerja formal Indonesia bisa mengakses kredit pinjaman lunak banking dengan collateral atau jaminan dana pensiun. Bagaimana pun Jokowi harus mengambil langkah cepat. 

Ekonomi sudah menurun selama enam bulan terakhir, pasien yang selama ini diinfus  dengan kartu BBM harus rawat jalan. Bila tidak dirawat maka pasien tidak bisa bangun dan berjalan.

Ekonomi ala kartu BBM ini tidak bisa dibandingkan dengan kartu sakti Jokowi. Kartu sakti Jokowi termasuk kartu Indonesia sehat (KIS), skala besarnya anggaran tidak sebanding dengan besaran yang harus dikeluarkan untuk subsidi BBM. Subsidi BBM yang digelontor ke pasar selama ini Rp200 tiliun uang tunai beredar.

Jalan yang harus ditempuh seperti yang telah disebut di atas, yaitu 50-70 juta orang karyawan pekerja formal Indonesia bisa mengakses kredit banking yang substantial skala anggarannya. Sekaligus sistem ditopang oleh CPF pension funds yang kuat dan sustainable.

Masalah utama pada akses kredit karyawan selama ini hanya terbatas Rp50 triliun dana kartu kredit yang bunganya mencekik 80-90 persen. Bila ini dikelola dengan basis agunan kelompok Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan sebagai agunan bank, maka kredit lunak bisa dibuka untuk karyawan 10 kali lipat dari dana kartu kredit.

Belajar dari negara maju di AS, sistem perbankan di sana ditopang oleh dana pensiun dan asuransi. Di Singapura, besarnya CPF mencapai 40 persen gaji yang disubsidi perusahaan dan karyawan, sehingga sistem kapitalisme mereka berjalan sehat dan kuat.

Masalahnya di Indonesia dana BPJS ketenagakerjaan tidak dimanfaatkan untuk menopang banking system. Dananya tidak  digunakan untuk jaminan kredit bank untuk karyawan pekerja formal Indonesia.

Sehingga ekonomi menengah di Indonesia diikat sangat kencang, seperti baju Cinderella yang mengikat perutnya menjadi semakin kecil. Inilah yang menyebabkan tersumbatnya ekonomi sekarang ini.


Ir. Goenardjoadi Goenawan MM.
Konsultan dan motivator tentang paradigma baru tentang uang. Penulis 10 buku manajemen. Buku terbaru MONEY INTELIGENT, Rahasia Kaya Mulai Berbisnis, dan seri Dua Rahasia Kaya Jangan Cintai Uang segera terbit di Gramedia bulan Juli 2015. Untuk memiliki eBook MI3 Money intelligent 3 silakan e-mail ke goenardjoadi@gmail.com.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya