- iStock
VIVA.co.id - Lembaga Publish What You Pay (PWYP) menyebut, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 terlalu optimistis. Sebab, pemerintah menarget lifting minyak bumi sebesar 800–830 ribu barel per hari, lifting gas bumi sebesar 1.100–1.300 barel per hari setara minyak dan ICP sebesar US$ 60–70 per barel.
Peneliti Ekonomi PWYP, Wiko Saputra, Rabu 19 Agustus 2015, mengatakan jika berkaca pada capaian APBN-P di semester I-2015 saat ini saja, ekonomi baru tumbuh 4,7 persen dari target 5,6 persen–5,8 persen dan realisasi penerimaan baru mencapai 41 persen dari target.
Untuk itu, pemerintah perlu mempertimbangan tantangan domestik maupun global, agar target tersebut realistis.
“Pemerintah harus benar-benar penuh perhatian dan perhitungan dalam menetapkan indikator makro ekonomi dalam penyusunan APBN 2016 kali ini. Perekonomian Indonesia saat ini membutuhkan kebijakan fiskal yang kondusif, yang dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, di tengah daya beli masyarakat yang turun dan iklim investasi yang lesu,” ujarnya di Restoran Bumbu Desa Jakarta.
Wiko mengungkapkan, ada empat poin yang harus diperhatikan pemerintah terkait RAPBN 2016. Yaitu, mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak penurunan harga minyak internasional, dan depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terhadap pembangunan sektor pertambangan, minyak dan gas.
"Hal ini penting untuk memetakan persoalan, agar target yang ingin dicapai pemerintah bisa terealisasi, serta stabilitas fiskal dapat terjaga," ujarnya.
Kedua, pengembangan strategi diversifikasi ekonomi yang tidak bergantung pada komoditas sektor sumber daya alam.
"Program hilirisasi, baik di sektor pertambangan dan migas harus dilakukan secara konsisten, ketat dan terintegrasi dengan menyediakan faktor-faktor pendukungnya seperti kebutuhan listrik dan lainnya," tuturnya.
Ketiga, menguatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola sektor migas dan pertambangan, termasuk untuk mendorong kepatuhan perusahaan dalam membayar penerimaan negara dan pajak. Hal ini untuk menghindari kebocoran dan menghindari asimetri informasi dengan masyarakat, dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan, agar tidak menimbulkan konflik sosial bencana lingkungan hidup.
"Bertumpu terutama terkait investasi, produksi dan program hilirisasi," tuturnya.
Terakhir, kata Wiko, segera melakukan penataan kelembagaan dan regulasi yang memberikan kepastian hukum, bukan hanya bagi pelaku industri, melainkan juga hukum yang melindungi hak-hak masyarakat. (asp)
Rupiah Melemah, Tertekan Gejolak Ekonomi Global
Aksi damai 4 November tidak terlalu pengaruhi pergerakan rupiah.
