Jokowi Panggil BI Minta Penjelasan Masalah Ekonomi

Presiden Joko Widodo Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id
Sofjan Wanandi: Demo Tak Pengaruh Iklim Investasi
- Presiden Joko Widodo baru saja memanggil para menteri ekonominya dan Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo, untuk membicarakan masalah ekonomi saat ini.

Rupiah Melemah, Tertekan Gejolak Ekonomi Global
Menurut Agus, mereka memberikan informasi yang terjadi saat ini dari sisi moneter dan fiskal. Sebab, kata Agus, kondisi yang berkembang terakhir sebagian besar karena kekhawatiran Amerika Serikat menaikkan suku bunganya, devaluasi yuan, pemangkasan suku bunga China.

Sikap Pasar Modal dan Rupiah Soal Aksi Damai 4 November
Apalagi, hal tersebut juga disertai dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi global. 

"Itu berdampak terhadap Indonesia. Jadi, kami lebih banyak melaporkan perkembangan ekonomi secara umum dan moneter secara umum," kata Agus, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2015.

Agus menjelaskan, untuk menangani masalah itu, BI, pemerintah, dan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) terus melakukan koordinasi. 

"Kami juga menjelaskan bahwa telah dilakukan koordinasi antara satu lembaga dengan lembaga yang lain, sehingga kebijakan kami dalam merespon akan tepat waktu dan terukur," kata dia.

Contohnya, kata Agus, BI akan melakukan kebijakan moneter secara terus-menerus agar inflasi menuju sasaran.

"Sasarannya adalah 4 plus minus 1 dan juga mengarah pada transaksi berjalan yang defisitnya lebih rendah," lanjutnya.

Agus mengatakan, BI akan terus menerbitkan kebijakan makro prudensial untuk meyakini bahwa walaupun makro ekonomi dijaga tetap stabil, pertumbuhan kredit juga harus bisa berjalan agar pembiayaan bagi ekonomi Indonesia bisa efisien.

"Juga dijelaskan tentang implementasi bagaimana kebijakan untuk mengelola utang luar negeri dunia usaha supaya bisa dilakukan dengan hati-hati sehingga tidak ada risiko nilai tukar dan likuiditas yang bisa menjadi ancaman bagi perusahaan," katanya.

Selain itu, kata Agus, BI juga menerbitkan kebijakan untuk penggunaan transaksi rupiah di dalam negeri.

"Kami juga jelaskan kebijakan BI untuk senantiasa menjaga stabilitas di pasar valuta asing untuk volatilitasnya agar dalam batas yang sehat dengan tetap memperhatikan kecukupan cadangan devisa," kata dia.
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya