Sumber :
- Japan Today
VIVA.co.id
- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, memastikan bahwa proyek kereta cepat tetap dibangun oleh pemerintah. Namun, pembangunannya tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan Penyertaan Modal Negara (PMN).
"Jadi, pemerintah sudah memutuskan bahwa kereta cepat perlu dibangun, karena untuk mendorong ekonomi. Jakarta-Bandung kan sudah padat, agar tercipta kota-kota baru di antara kedua kota ini," kata Rini dalam konferensi pers di kantornya, Jumat, 4 September 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Jadi, pemerintah sudah memutuskan bahwa kereta cepat perlu dibangun, karena untuk mendorong ekonomi. Jakarta-Bandung kan sudah padat, agar tercipta kota-kota baru di antara kedua kota ini," kata Rini dalam konferensi pers di kantornya, Jumat, 4 September 2015.
Meskipun demikian, Rini mengaku pemerintah belum memastikan apakah dikerjakan oleh Jepang atau China. Pemerintah, menurut dia, meminta kedua pihak merevisi proposal tersebut.
"Dua proposal ini diperiksa secara mendalam, nanti harus ada perbaikan. Sekarang bagaimana mengkaji kecepatannya, misalnya 250 kilometer per jam atau kalau 280 kilometer per jam. Itu yang harus dijelaskan, satu lagi proposal Jepang, ada jaminan pemerintah. China tidak ada jaminan, ini masih dipertimbangkan," ujarnya.
Dia menegaskan, kereta cepat ini tidak akan melibatkan APBN dan PMN, termasuk pada BUMN yang nantinya akan ikut berkontribusi. Rini menyebut, perusahaan konsorsium yang akan berkontribusi terdiri atas empat BUMN, yakni PT Wijaya Karya Tbk, PT Jasa Marga Tbk, PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN), dan PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Rini menyebut, beberapa di antara BUMN itu memang sebelumnya mendapat PMN. Namun, tidak akan diperuntukkan guna membangun kereta cepat.
"Misalnya Wika. Bisnis Wika itu bukan hanya ini (kereta cepat), tapi ada jalan tol, membangun pembangkit listrik di beberapa tempat. Sebelumnya, Wika memang mendapatkan penyertaan modal negara, jadi ada proyek-proyek lain yang harus dikerjakan," tuturnya.
Dia menjelaskan bahwa rute Jakarta-Bandung adalah pembangunan awal kereta cepat di Pulau Jawa. Rini menambahkan, selanjutnya pemerintah juga berencana membangun rute Jakarta-Surabaya.
"Untuk tahap awal Jakarta-Bandung dahulu, nanti Surabaya itu bisa saja. Untuk selanjutnya, kami mendetailkan dari sisi bisnisnya dahulu, kami akan membuat konsorsium perusahaan-perusahaan BUMN," kata dia.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Meskipun demikian, Rini mengaku pemerintah belum memastikan apakah dikerjakan oleh Jepang atau China. Pemerintah, menurut dia, meminta kedua pihak merevisi proposal tersebut.
