Sumber :
- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
VIVA.co.id
- PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mengaku bingung dengan dugaan adanya mafia voucher listrik prabayar yang dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Dapat Arahan Menteri BUMN, PLN Bakal Caplok PGE
"Mafianya kayak bagaimana? Kami belum tahu. Kami akan mencari tahu dari beliau, kemudian akan kami follow up," kata Direktur Utama PLN, Sofyan Basir, di DPR, Jakarta, Selasa 8 September 2015.
Sofyan menjelaskan, setiap pengisian voucher listrik akan dikenakan administrasi. Jadi, bagi pelanggan yang berulang kali membeli voucher untuk memenuhi kebutuhan perbulannya, biaya administrasinya dikenakan setiap kali mengisi voucher tersebut.
"Ada yang tidak beli sekaligus. Ada yang beli Rp20 ribu, terus beli lagi. Biaya administrasinya, kan, bertambah. Ini berarti bukan dicuri. Kena biaya administrasi," kata dia.
Dia menegaskan akan berkoordinasi dengan segala pihak terkait mengenai masalah ini. Sehingga dapat dipastikan masyarakat tidak dirugikan.
"Jangan sampai ada yang menjadi mafia," tegasnya. (one)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Ada yang tidak beli sekaligus. Ada yang beli Rp20 ribu, terus beli lagi. Biaya administrasinya, kan, bertambah. Ini berarti bukan dicuri. Kena biaya administrasi," kata dia.
