Jokowi Bantah Batalkan Proyek Kereta Cepat

Sumber :
  • REUTERS

VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo membantah bahwa pemerintah membatalkan proyek kereta cepat. Namun, Jokowi hanya mengajukan tiga syarat jika akan membangun kereta cepat itu.

Tiga syarat itu adalah jangan menggunakan APBN, tidak memerlukan jaminan pemerintah, dan sifatnya Business to Business.

"Saya menunggu hitung-hitungannya, kalau pas silakan jalan, bukan dibatalkan, siapa yang bilang dibatalkan," kata Jokowi di hadapan diaspora Indonesia yang berada di Qatar pada Senin malam 14 September 2015 di Wisma Duta, Doha Qatar dalam rilis dari Istana Kepresidenan.

Jokowi menegaskan, rencana pembangunan kereta cepat, tetap berjalan. "Kenapa saya berikan masuknya investasi itu? Karena secara hitungan, investor mau, kalau menggunakan APBN Rp70-80 triliun mending buat waduk," ujar dia.

Tapi, pemberian izin berinvestasi di Indonesia juga harus dibarengi dengan perhitungan ekonomi yang benar. Misalkan berapa total biaya yang diperlukan, apakah bersedia digabungkan dengan BUMN, dan menjelaskan anggaran yang digunakan dari mana.

Pemerintah sendiri memberikan alternatif, kereta dengan kecepatan 350 km/jam atau 250 km/jam. Kemudian, lanjut Jokowi, bagaimana hitungan secara politik dan hitungan ekonomi dalam jangka panjang.

Brudirect Klarifikasi Berita Rini di Kasus Korupsi China

"Jangan mentang-mentang bawa uang dan teknologi, terus mau ngatur-ngatur kita, ya nggak gitu," kata Jokowi.

Menteri ESDM Sudirman Said, bersama Menteri BUMN Rini Soemarno dan Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto

Reuters Klarifikasi Berita Rini Soal Kasus Korupsi China

Artikel itu pertama kali muncul di Brudirect.com.

img_title
VIVA.co.id
14 April 2016