Sumber :
VIVA.co.id - Alasan utamanya, secara fundamental biaya, atau ongkos demokrasi, terutama pilkada daerah yang terlalu besar. Dulu zaman orde baru ada survei ongkos pemborosan ekonomi sekitar 25 persen.
Baca Juga :
Rupiah Melemah, Tertekan Gejolak Ekonomi Global
Biaya ini menguap disebut pungli, atau pungutan liar. Sekarang ongkos pemborosan ekonomi setelah pilkada mungkin mencapai 60 persen.
Setelah diperketat penindakan korupsi, maka serapan APBD anjlok menjadi 40 persen. Apa bedanya pilkada daerah zaman sebelumnya reformasi?
Baca Juga :
IHSG Diproyeksi Naik, Ini Pendorongnya
Sebelumnya, reformasi Pemimpin Kepala Daerah ditentukan oleh DPRD yang dukuasai oleh partai pemerintah. Sehingga calon yang ingin bertarung membayar biaya mahar politik namun biaya ini Pasti.
Baca Juga :
Lima Aktivitas yang Bikin Gampang Boros
Kepastian biaya ini bisa dibayarkan oleh sponsor kandidat cagub, cabup, dll. Sebab calon kandidat cagub, cabup yang kalah ditentukan oleh partai pemerintah sebelumnya pemungutan suara.
Sesudah reformasi sekarang pemimpin kepala daerah ditentukan oleh referendum suara rakyat. Sehingga, calon yang ingin bertarung membayar mahar politik yang dibayarkan sebelumnya referendum, sehingga timbulah biaya yang sifatnya tidak pasti.
Sehingga, ketika cabup, cagub pemenag ditentukan, ada biaya cagub dan cabup yang kalah. Misalnya ada calon tiga pasangan, uang mahar yang hilang ada dari dua pasangan kalah. Atau, ada biaya kerugian 60 persen mahar pihak kalah.
Akibatnya, pertama, sering rumah calon pemenang dibakar oleh pendukung yang kalah. Inilah bedanya, ada biaya yang tidak pasti ini menibulkan ongkos permanen, kerugian permanen.
Kedua, dulu para sponsor membayar biaya mahar politik yang pasti. Sehingga, secara ekonomi perhitungan biaya investasi terjamin. Para perusahaan sponsor urunan kepada calon pemenang.
Mengapa sepuluh tahun terakhir ekonomi tidak lesu?
Ekonomi berjalan dengan bebas tak terkendali. Partai pemerintah mengumpulkan biaya politik sendiri-sendiri. Penandatanganan 100 ribu hektare pembukaan lahan baru di wilayah
Sumatera zaman pemerintah sebelumnya, ditandatangani oleh menteri dari salah satu partai. Sekarang, partai ini pun masuk menjadi partai pemerintah.
Ongkos pemborosan demokrasi ini sangat besar inilah yang diperketat oleh penindakan korupsi. Sehingga, sekarang serapan APBD anjlok mencapai 40 persen.
Mengapa pilkada DKI dan pilpres tidak menimbulkan gejolak (pembakaran Rumah kandidat pemegang)? Karena pilkada hanya dibatasi dua calon.
Pilkada DKI dan pilpres ada dua tahapan bila tidak ada calon mendapatkan suara 50 persen lebih. Sehingga, pilkada DKI dan pilpres otomatis hanya ada dua calon. Calon pemenang tinggal merangkul partai koalisi yang lebih 50 persen di parlemen.
Ke depan, mungkin ada baiknya calon peserta pilkada dibatasi dua calon. Atau, dibentuk dua koalisi saja. Sehingga, ongkos demokrasinya lebih jelas daripada pertandingan tiga hingga empat calon.
Bagaimana ekonomi Indonesia ke depan?
Presiden Jokowi baru saja berhasil menjebol gawang koalisi KMP sehingga partai pemerintah mencapai kuorum 50 persen lebih. Sehingga, keputusan policy anggaran bisa berjalan.
Sekarang untuk menembus kebuntuan semua anggaran dilaksanakan oleh Menteri Bapenas. Bila dukungan partai pemerintah melebihi kuorum 50 persen, ini mungkin bisa diterapkan untuk mempercepat serapan anggaran.
Ir. Goenardjoadi Goenawan MM.
Konsultan dan motivator tentang paradigma baru tentang uang. Penulis 10 buku manajemen.
Buku terbaru Money Intelligent: Rahasia Kaya, Jangan Cintai Uang (Ir. Goenardjoadi Goenawan, MM) , Kategori : Manajemen, Harga: 43.800
Money Intelligent: Rahasia Kaya, Mulai Berbisnis (Ir. Goenardjoadi Goenawan, MM.) , Kategori : Manajemen, Harga: 47.800 Mulai tersedia di toko-toko buku terdekat.
(asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Sehingga, ketika cabup, cagub pemenag ditentukan, ada biaya cagub dan cabup yang kalah. Misalnya ada calon tiga pasangan, uang mahar yang hilang ada dari dua pasangan kalah. Atau, ada biaya kerugian 60 persen mahar pihak kalah.
