Sumber :
VIVA.co.id
- Semakin melemahnya kondisi perekonomian Indonesia, membuat banyak perusahaan menyiasati kondisi keuangannya yang menurun. salah satunya dengan menekan biaya operasi yakni dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Rupiah Melemah, Tertekan Gejolak Ekonomi Global
Baca Juga :
IHSG Diproyeksi Naik, Ini Pendorongnya
Menanggapi hal tersebut, Direktur Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja, Wahyu Widodo, mengatakan, banyak cara lain yang bisa dilakukan pengusaha untuk mengefisienkan keuangannya.
Baca Juga :
Lebih Oke Mana, Ekonomi RI atau Brasil?
"Bahwa pemutusan tenaga kerja itu putusan yang paling terakhir, sebaiknya (perusahaan) melakukan reposisi, yakni melakukan langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum di-PHK," ujar Wahyu saat ditemui VIVA.co.id di kantor Kemenaker, Jakarta, Jumat 25 September 2015.
Wahyu memaparkan beberapa hal yang bisa dilakukan perusahaan, misalnya dengan meniadakan lembur, bonus dan insentif lainnya. Sehingga pengahasilan karyawan tidak terputus.
"Ada sosialisasi penyelesaian antara perusahaan dan karyawan. Boleh di rumahkan dulu, tidak langsung main mutlak untuk PHK," katanya.
Seperti diketahui, akibat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang terus mengalami keterpurukan, banyak sektor-sektor Industri terkena dampaknya, akibatnya PHK pun dilakukan.
Selain Industri padat karya, gelombang PHK di Indonesia juga diduga sudah merambah ke Industri keuangan khususnya sektor perbankan. dan beberapa sektor ekonomi lainnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Wahyu memaparkan beberapa hal yang bisa dilakukan perusahaan, misalnya dengan meniadakan lembur, bonus dan insentif lainnya. Sehingga pengahasilan karyawan tidak terputus.
