BISNIS

BI: Pembajakan Karyawan Bank Perlu Kode Etik

Selama ini bajak membajak SDM perbankan syariah dilakukan tanpa etika.
Jum'at, 19 Juni 2009
Oleh : Umi Kalsum, Nur Farida Ahniar
Bank Indonesia

VIVAnews - Bank Indonesia mengaku prihatin dengan pembajakan karyawan perbankan syariah. BI berharap pembajakan-pembajakan dilakukan dengan etika.

Direktur Perbankan Syariah Ramzi A Zuhdi di Jakarta, Rabu 19 Juni 2009 menegaskan, dengan sistem pembajakan yang berlaku saat ini, tanpa kode etik, akhirnya justru menganggu sistem di bank bersangkutan yang buntutnya merembet ke industri perbankan syariah nasional.

"Karena itu ke depan kita akan susun program yang di satu sisi bisa mendidik kualitas SDM bank itu sendiri. Misalnya kita mengharapkan animo industri bank syariah semakin baik," katanya. Bagaimana modelnya, ia mengaku masih belum tahu.

Namun setidaknya, jika satu bank ingin membajak karyawan bank lainnya, maka bank bersangkutan harus memberitahukan pimpinannya terlebih dahulu. "Mungkin dengan demikian pimpinan menjadi bersiap-siap, tidak langsung keluar saja. Mungkin ada biaya transfer seperti pemain. Tapi mereka yang menyusun agar siap pakai," katanya.

Sayangnya yang terjadi saat ini tidak seperti itu. Pembajakan tidak dikoordinasikan sama sejali, sehingga BI memikirkan untuk mengaturnya. "Kalau ini demi kebaikan SDM-nya, kalau kita menghalanhi kan kasihan. Kalau mau naik jabatan, itu juga yang kita pikirkan," ujarnya.

Namun diakuinya, di Indonesia saat ini belum ada sertifikasi bank syariah bagi SDM. Kesiapan SDM masih mengikuti standar perbankan syariah. "Nanti akan dibikin sendiri pada waktunya oleh industri, saat ini masih mengikuti konvensional ditambah unsur-unsur syariah, seperti aspek pengetahuan syariahnya (untuk fit and proper test)," kata dia.

Mengenai fit and proper test BCA Syariah, Ramzi mengatakan, daftarnya belum masuk ke BI. Yang sudah masuk adalah Bank Jabar Banten. "Yang sudah di kita akan kita gulirkan. Tinggal melahirkannya saja. Manajemen yang mereka usulkan sudah ada, scheme permodalan juga sudah, minimal Rp 500 miliar," katanya.

umi.kalsum@vivanews.com

TERKAIT
TERPOPULER