Malaysia dan RI Sepakat Bentuk Dewan Negara Produksi Sawit

Rizal Ramli
Sumber :
  • Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
VIVA.co.id
Tepung Kelapa dari Sulut Diminati Warga Rusia
- Pertemuan bilateral antara Indonesia dengan Malaysia, terkait industri minyak sawit, menghasilkan kesepakatan yakni pembentukan dewan negara.

Ada Moratorium, Investasi Sawit Tetap Berjalan Baik
Itu dihasilkan, melalui pertemuan lanjutan selama lebih kurang dua jam, di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, Sabtu, 3 Oktober 2015.

34 WNI Selamat dari Kapal Tenggelam di Malaysia Dipulangkan
"Dua pihak, para menteri dan asosiasi sepakat untuk memulai pendirian organisasi yang kami sebut Council of Palm Oil Production Country atau dewan negara-negara daripada produksi palm oil," jelas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, dalam keterangan persnya.

Dengan pembentukan ini, Rizal yakin industri palm oil akan lebih bermanfaat lagi. Termasuk produk-produk turunannya.

Untuk peresmian organisasi kedua negara ini, nanti Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia, M Nadjib, yang akan meresmikan.

"Kami harap organisasi resmi ini akan dibentuk pada saat nanti ada pertemuan antara PM Malaysia dan Presiden RI. Detail waktunya belum bisa diungkapkan," katanya.

Rizal menjelaskan, baik Indonesia dan Malaysia sepakat kalau industri sawit sangat strategis.

Dia mengatakan, dari segi penciptaan lapangan kerja, pendapatan devisa dan segi peningkatan kesejahteraan, 50 persen adalah dari petani sawit yang tergolong petani kecil.

Pembentukan organisasi dua negara ini, belajar dari pengalaman masa lalu. Rizal mengatakan, sejak jaman kolonial misalnya Indonesia sudah dikenal sebagai raja gula maupun kopi. Tapi, tidak dimanajemen dengan baik, terutama untuk jangka panjangnya.

"Karena kami tidak rumuskan strategi jangka panjangnya gimana bisa pertahankan unggulan, lama-lama komoditi-komoditi yang tadinya Indonesia hebat, sekarang tidak hebat lagi, buntutnya kita jadi importir gula dan lain-lain," jelas dia.

Dengan demikian, kebijakan tersebut diharapkan sejarah tak terulang. Industri bisa berkembang dan bisa memberi manfaat terutama di daerah-daerah.

Menurutnya, ini peluang besar. Mengingat, tidak semua negara bisa menanam dan menghasilkan sawit, hanya di daerah equator seperti Indonesia dan Malaysia.

"Dan karena itu, kita mempunyai leverage atau bargaining posisi kita tinggi," katanya.

Kesepakatan lain adalah harmonisasi standar CPO Malaysia dan Indonesia. Walau kedua negara punya standar tersendiri, tapi nantinya akan digabung menjadi satu. 

Menurutnya, hal itu juga akan dibahas, dan diyakini tidak butuh waktu lama karena tinggal diharmonisasi.

"Jadi satu standar sehingga lebih kuat sehingga 50 persen pasar CPO kita kuasai oleh kedua negara," katanya.

"Untuk implementasikan ini, dua belah pihak akan bentuk komite-komite kecil yang sudah diterapkan dalam organisai baru tadi, dan Senin akan diumumkan agar kedua negara agar supaya mereka bisa mencapai target yang disepakati dalam waktu pendek, akhir Oktober," jelas Rizal.

Adapun, dari Indonesia dihadiri Rizal Ramli, Menteri Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Sofyan Jalil, Deputi Koordinator Menko Perekonomian, Musdalifah.

Sementara dari Malaysia, Menteri Perindustrian dan Komoditas, Datuk Amar Douglas Uggah Embas, dan Datuk Rizali Ibrahim sebagai Deputy Minister in the Prime Minister's Department.

Hadir juga dari dunia usaha yang diwakili GAPKI, BPDP Sawit (dari Indonesia), dan Malaysia Palm Oil Association (MPOA), Sarawak Oil Palm Plantation Owner Associations (SOPPOA), Malaysian Palm Oil Board (MPOB), dan Malaysian Palm Oil Council (MPOC).
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya